Berita Riau

Dihadapan Kepala BNPB, Ketua BEM di Riau Tantang Penindakan Tegas Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan

Kami mencatat banyak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tetapi tidak sekalipun ada koorporasi atau perusahaan yang ditindak tegas

Dihadapan Kepala BNPB, Ketua BEM di Riau Tantang Penindakan Tegas Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan
Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Doni Munardo usai menggelar pertemuan dengan Kepala BPBD se provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua BEM Universitas Lancang Kuning (Unilak) Amir Aripin Harahap mendadak menjadi perhatian peserta rapat pertemuan Kepala BNPB RI dengan BPBD kabupaten kota se Provinsi Riau, di Gedung Daerah, Rabu (10/7/2019). Saat sesi tanya jawab, ia berdiri di hadapan para peserta rata dan langsung mengambil alih micropon yang digunakan oleh pembawa acara.

Disaat bersamaan Kepala BNPB RI, Letjen TNI Doni Munardo masih berdiri di podiun memberikan pengarahan. Pada kesempatan tersebut Doni memang membuka kesempatan kepada peserta rapat untuk mengajuka pertanyaan.

Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Amir untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait Karhutla di Riau. Salah satu yang ia soroti adalah terkait lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan.

"Penyebab kebakaran lahan itukan 99 persen disebabkan oleh manusia. Dari 99 persen itu kan ada yang disengaja dan dibayar. Tapi siapa yang menyuruh dan yang membayar itulah yang harus diungkap," kata Amir.

Baca: Menginap di Rumah Warga, 1.500 Personil Gabungan Satgas Karhutla Disebar ke 12 Daerah di Riau

Baca: Besok, 1.500 Personel akan Ikut Apel Siaga Karhutla

Baca: Sudah 3.315 Ha Lahan Terbakar di Riau, 1.500 Personil TNI Didatangkan Bantu Cegah Karhutla Meluas

Sebab kata Amir, sejauh ini pelaku pembakar layan yang diproses oleh penegak hukum adalah masyarakat biasa yang ketahuan membakar lahan.

Namun penegak hukum sejauh ini belum ada memperoses siapa yang menyuruh masyarakat itu membakar hutan dan lahan.

Bisa saja, kata Amin, yang menyuruh masyarakat membakar hutan dan lahan itu adalah perusahaan yang memiliki kepentingan untuk menggarap lahan tersebut.

"Kami mencatat banyak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tetapi tidak sekalipun ada koorporasi atau perusahaan yang ditindak tegas. Padahal berdasarkan undangan-undangan tentang lingkungan hidup pasal 116 itukan sudah jelas, pembakar lahan, apakah itu masyarakat atau perusahaan harus ditindak tegas dan bisa dituntut secara pidana," ujarnya.

Baca: Warga Mulai Sesak Napas dan Mengungsi, Kabut Asap Pekat Karhutla Riau Selimuti Permukiman

Baca: Gubernur Riau Minta Bupati dan Wali Kota Turun Tangan Atasi Karhutla

Pihaknya juga sempat menyampaikan adanya dugaan kesengajaan pihak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dengan tujuan untuk memperluas lahannya.

"Ada ribuan hektare perusahaan yang menggunakan lahan di luar HGU. Semakin luas terjadi kebakaran hutan dan lahan itu jangan-jangan dugaan kita kebakaran itu dilakukan oleh koorporasi., ini harus ditelusuri. Tapi sampai hari ini kan itu tidak pernah diteluruh oleh pihak berwajib," tegasnya. (Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved