Pekanbaru

Kerahkan Crane untuk Jangkau Ketinggian, Sebanyak 88 Reklame Bermasalah Ditertibkan Pemkot Pekanbaru

Penertiban reklame tersebut dilakukan dengan cara membongkar papan hingga memotong tiang reklame. Penertiban yang berlangsung sejak pagi hingga siang

Kerahkan Crane untuk Jangkau Ketinggian, Sebanyak 88 Reklame Bermasalah Ditertibkan Pemkot Pekanbaru
Tribunpekanbaru.com/Guruh Budi
Bapenda mengerahkan crane untuk membongkar papan reklame yang menunggak pajak di kawasan Jalan Jenderal Soedirman, Kota Pekanbaru, Kamis (11/7/2019). 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kembali melakukan penertiban reklame yang bermasalah, Kamis (11/7/2019).

Kali ini, Pemkot Pekanbaru menertibkan sebanyak 88 reklame yang berdiri tersebar di Kota Pekanbaru.

Penertiban reklame tersebut dilakukan dengan cara membongkar papan hingga memotong tiang reklame.

Penertiban yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini melibatkan 3 intansi terkait.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono mengungkapkan, adapun intansi yang terlibat selain Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Menurut Agus Pramono, dalam melakukan penertiban dan meneggakkan Perda, Satpol PP Kota Pekanbaru selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Baca: JPO di Depan Gelanggang Remaja Terbengkalai Tapi Iklan & Reklame Selalu Penuh Terpasang, Ada Apa?

Baca: Sejumlah Pengelola Papan Reklame di Pekanbaru Enggan Bayar Pajak

Baca: Bappenda Pekanbaru Buaf Daftar Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan yang Masih Menunggak Pajak Reklame

Baca: Bappenda Kota Pekanbaru Belum Pastikan Jumlah Kebocoran PAD Akibat Reklame Ilegal

Dengan demikian, penertiban tersebut tidak hanya mengedepankan sanksi saja, melainkan juga edukasi bagi pelaku usaha.

"Pelaku usaha langsung bisa mengetahui prosedur yang benar setelah mendapatkan penjelasan dari DPM-PTSP dan juga Bapenda. Jadi bukan hanya sankinya saja yang kita kedepankan, melainkan juga ada edukasi bagi pelaku usaha," ujar Agus Pramono.

Agus Pramono mengungkapkan dari dari DPM-PTSP dan juga Bapenda, 88 unit reklame tersebut banyak yang menunggak pajak dan juga tidak berizin.

Selain itu, ada juga reklame yang ditertibkan lantaran menggangu tempat usaha lainnya dan juga menutup rumah warga.

"Macam-macam jenis pelangaran, ada yang tak berizin, menunggak pajak dan ada juga yang dikomplain masyarakat lantaran menutupi rumah atau tempat usahanya," ujar Agus Pramono. (Tribunpekanbaru.com/Guruh Budi Wibowo)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved