Anggota DPRD Kampar Tersangka Korupsi Proyek, Pengacara: Bermuatan Politis

Penetapan SY, anggota DPRD Kampar sebagai tersangka korupsi proyek pencucian Danau Desa Gema tahun 2012, dinilai bermuatan politis.

Anggota DPRD Kampar Tersangka Korupsi Proyek, Pengacara: Bermuatan Politis
foto/isitmewa
Akhirza SH, MH, kuasa hukum anggota DPRD Kampar, SY. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penetapan SY, anggota DPRD Kampar sebagai tersangka korupsi proyek pencucian Danau Desa Gema tahun 2012, dinilai bermuatan politis.

Pasalnya, proyek tersebut sudah selesai. Sementara kerugian negara sudah dikembalikan sepenuhnya oleh terdakwa Pera Siswandi dkk, yang sudah divonis hakim.

Hal ini dikatakan Akhirza SH MH, Penasehat Hukum SY kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (13/7/2019).

Pada kesempatan tersebut, Akhirza juga membantah informasi yang menyebutkan kliennya, SY ditangkap penyidik Polres Kampar terkait proyek tersebut.

"Tidak benar klien kami ditangkap. Klien kami hanya dimintai keterangan oleh penyidik terkait administrasi kuasa direktur pekerjaan proyek pencucian Danau Desa Gema, tahun 2012 lalu. Ketika itu SY belum menjabat sebagai anggota DPRD Kampar tahun 2014-2019," ujarnya.

Dijelaskan Akhirza, perkara ini sebelumnya sudah selesai sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor 73 terhadap terdakwa Pera Siswandi dkk.

Dia mengatakan, dalam putusan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa proyek itu sudah selesai dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

Hanya saja ada persoalan adminsitrasi yang tidak dibolehkan, sehingga keuntungan dalam proyek tersebut sebesar Rp 300 juta dinyatakan sebagai kerugian negara.

“Namun hal inipun sudah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa Pera Siswandi dkk, sehingga tidak ada lagi kerugian negara," terang Akhirza.

Menurut Akhirza, perkara ini sengaja dihembuskan kembali oleh orang-orang yang kental dengan nuansa politis, mengingat AS saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kampar.

Dia berharap penyidik kepolisian yang menangani perkara ini dapat melihat perkara ini dengan objektif bahwa perkara sudah selesai dan tidak ada lagi kerugian negara, sehingga dapat melakukan penghentian terhadap perkara ini. (*)

Penulis: ihsan
Editor: ihsan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved