Berita Riau

Riau Urutan I Kategori Penyelewengan Perjalanan Dinas dan Suap Mutasi, Gubri Komentar Begini

Gubernur Riau Syamsuar enggan mengomentari data yang dirilis KPK yang menempatkan Pemprov di urutan pertama kategori penyelewengan perjalanan dinas.

Riau Urutan I Kategori Penyelewengan Perjalanan Dinas dan Suap Mutasi, Gubri Komentar Begini
Dok/ Tribun Pekanbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar enggan mengomentari data yang dirilis Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menempatkan Pemprov Riau di urutan pertama kategori penyelewengan perjalanan dinas.

Riau berada di atas Pemprov Papua dan Pemprov Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, Pemprov Riau juga masuk tiga besar kategori persepsi suap atau gratifikasi dalam promosi dan mutasi.

Dimana Pemprov Riau berada di urutan ketiga, dibawah Pemko Pekanbaru yang berada diurutan ke dua dan Pemkab Klaten yang menduduki posisi pertama.

"Kategori itu kan bukan untuk Riau saja," kata Syamsuar yang tidak ingin membahas data KPK tersebut terlalu jauh, Senin (15/7/2019).

Syamsuar mengungkapkan, saat pertemuan dengan KPK di Batam belum lama ini, tidak ada pemaparan yang disampaikan terkait data-data tersebut.

Baca: Belum Selesai! Presiden Barcelona Akan Bertemu Matthijs De Ligt Secara Pribadi, Tikung Juventus?

Baca: Merantau dari Lampung, Pria Ini Malah Gabung dengan Kelompok Begal Bersenjata di Pekanbaru

Saat itu lanjut Syamsuar, kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut diingatkan agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

"Jadi waktu di Batam itu (Data KPK) tidak ada dibahas. Saat itu kita diingatkan agar berhati-hati agar tidak ada yang terkena operasi tangkap tangan (OTT)," ujarnya.

Peringatkan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat penandatanganan nota kesepahaman tentang layanan penerimaan pembayaran pajak daerah di Hotel Planet Holiday Batam, Rabu (28/1/2019) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Syamsuar juga ikut hadir, namun saat itu dirinya masih menjabat sebagai Bupati Siak.

"Peringatkan itu ditujukan untuk semua kepala daerah, jadi tidak hanya Riau saja. Kita diingatkan agar berhati-hati dalam bekerja, nanti bisa terkena OTT, " kata Syamsuar mengulang kembali pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK waktu itu.

Tidak hanya soal OTT, saat itu Basaria juga mengingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam pengisian jabatan.

KPK menegaskan kepada kepala daerah agar tidak main-main dengan jual beli jabatan dalam proses promosi dan mutasi pejabat.

Termasuk menempatkan orang-orang terdekatnya di dinas-dinas yang dianggap strategis. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved