Surat KPU RI Jadi Perdebatan KPU Daerah Terkait Penatapan Caleg Terpilih

Dalam suratanya, KPU RI sudah mengizinkan KPU daerah menetapkan caleg terpilih. Namun di sisi lain meminta KPU daerah menunggu keputusan MK.

Surat KPU RI Jadi Perdebatan KPU Daerah Terkait Penatapan Caleg Terpilih
ist
Logo KPU 

tribunpekanbaru.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota, untuk menetapkan kursi dan caleg terpilih. Hanya saja, masih ada perdebatan dalam surat KPU, karena ada juga arahan menunggu keputusan MK.

Surat pemberitahuan KPU RI ini sudah keluar sejak Rabu (17/7) lalu, sehingga untuk menindaklanjutinya, sebagian kabupaten/kota di Riau sudah melaksanakan pleno penetapan kursi caleg terpilih.

Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi, Nugroho Noto Susanto mengatakan, surat dari KPU RI memang sudah dikeluarkan, hanya saja ada perdebatan dalam surat pemberitahuan tersebut, karena ada juga arahan dari KPU RI untuk menunggu.

"Sebenarnya masih ada perdebatan, karena ada arahan dari KPU agar menunggu keputusan MK, apakah dismisal atau lanjut hingga ada putusan akhir di MK," ujar Nugroho kepada Tribun, Jumat (19/7).

Namun demikian, menurutnya, tidak masalah juga jika kabupaten/kota melaksanakan pleno untuk penetapan kursi dan caleg terpilih. "Tidak masalah juga kalau memang sudah ada yang sudah melaksanakan pleno, ya silahkan," ujarnya.

Surat KPU RI terkait penetapan kursi dan caleg terpilih pemilu 2019 itu berisi 7 poin. Poin pertama memberitahukan sudah menerima dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Juli lalu. Pada poin kedua dijelaskan, penetapan kursi dan caleg terpilih dilakukan paling lambat 5 hari setelah diterbitkannya surat KPU RI, untuk menindaklanjuti surat dari MK.

Kepada KPU Kabupaten/Kota serta provinsi, untuk mematuhi aturan KPU nomor 5 tahun 2019 dalam menetapkan kursi dan caleg terpilih.

Seluruh KPU kabupaten/Kota serta provinsi yang tidak berperkara di MK, segera membuat berita acara terkait penetapan kursi dan penetapan caleg kepada KPU RI.

KPU juga diminta mengajukan nama DPRD terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati maupun Gubernur, untuk pengucapan sumpah saat pelantikan nanti.

Sedangkan bagi daerah yang masih berperkara di MK, selanjutnya KPU RI akan mengeluarkan surat pemberitahuan selanjutnya. (uha)

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event){ var cekclassread = document.getElementsByClassName("txt-article")[0]; if(cekclassread != undefined){ var content = document.getElementsByClassName("txt-article")[0].innerText; var gpt_safe = content.match(/\b(ak47|al jazeera|al qaeda|allah|Assad|bahan kimia|bencana|boikot|corona|covid-19|fatal|ganti rugi|gejala|gugur|hoax|hukuman|jokowi|kecelakaan|kejadian|keras|komplain|Kondom|kontroversi|korban|kriminal|palsu|pembunuhan|pemerkosaan|penyakit|peristiwa|pidana|polisi|porno|prabowo|racun|rasis|rasisme|seks|tersangka|viral|virus)\b/i); if(gpt_safe){ safe = 'no'; } else{ safe = 'yes'; } var keyword1 = content.match(/\b(virus|corona|pneumonia|paru-paru|karantina|demam|wabah|sesak napas|Wuhan|sesak dada|rs darurat|epidemic|pandemic|status darurat|SARS|corona virus|jangkit|covid|batuk|covid-19|MERS|penyebaran|penularan|patogen|CoV|Viruses|Korona|nCOV|isolasi diri|masker|terinfeksi|infeksi|mati|kematian|positif corona|lockdown|orang dalam pemantauan (ODP)|pasien dalam pengawasan (PDP)|suspect|sakit tenggorokan)\b/i); if (keyword1) { keyword_targetting1 = 'yes';} else { keyword_targetting1 = 'no';} }else{ safe = 'yes'; keyword_targetting1 = 'no'; } console.log('safe_branding =' + safe); googletag.pubads().setTargeting('safe_branding', safe); console.log('keyword_targetting1 =' + keyword_targetting1); googletag.pubads().setTargeting('keyword_targetting1', keyword_targetting1); });
Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved