Komisi Perlindungan Disabilitas Ikut Bela drg Romi yang CPNS-nya Dibatalkan Pemkab Solok Selatan

Kasus pembatalan CPNS drg Romi Syofpa Ismael oleh Pemkab Solok Selatan karena dia berkursi roda, terus bergulir sampai ke level nasional.

Komisi Perlindungan Disabilitas Ikut Bela drg Romi yang CPNS-nya Dibatalkan Pemkab Solok Selatan
DOK. LBH Padang
drg Romi Syopfa Ismael, tolak keputusan Bupati Solok Selatan yang menggagalkan hasil tes CPNS-nya hanya karena dia berkursi roda. 

tribunpekanbaru.com - Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia, Heppy Sebayang mengatakan, pihaknya akan ambil bagian untuk upaya mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael, yang batal menjadi PNS karena kelulusannya dibatalkan Pemkab Solok Selatan dengan alasan menyandang disabilitas.

"Kami hadir sebagai lembaga advokasi yang konsentrasi pada isu disabilitas. Kami akan membantu drg Romi mengembalikan hak-haknya serta mendukung langkah hukum yang ditempuh drg Romi," kata Heppy Sebayang di Padang, Minggu (28/7) lalu.

Ia mengatakan, ada salah tafsir tentang sehat jasmani dan rohani yang tertera dalam Undang-undang dalam pembatalan CPNS drg Romi yang jadi alasan Pemkab Solok Selatan.

"Seringkali terjadi persoalan salah tafsir terhadap UU mengenai sehat jasmani dan rohani. Ini adalah pengalaman karena kami sering berinteraksi dengan isu disabilitas," jelas Heppy Sebayang.

Menurutnya, sehat jasmani dan rohani yang tertera dalam UU bukan bermaksud untuk membatasi hak penyandang disabilitas. Sebab menurutnya, jika difabel punya kompetensi dan kemampuan, maka mereka punya ruang dan kesempatan untuk masuk menjadi CPNS.

"Tafsiran frase soal sehat jasmani dan rohani ini belum ada. Sehingga ditafsirkan berbeda oleh pihak yang berkepentingan. Ini sebenarnya hanya tinggal bagaimana seseorang menafsirkan makna sehat jasmani dan rohani tersebut," ungkapnya.

Yang jelas, tambahnya, sehat jasmani dan rohani dalam UU bukan dimaksudkan untuk menghalangi, membatasi, atau bahkan menghilangkan hak-hak disabilitas sepanjang orang tersebut memiliki kompetensi dan kemampuan.

Dia pun berharap Bupati Solok Selatan mengoreksi keputusan yang telah diambil, yang membatalkan kelulusan drg Romi dari tes CPNS beberapa waktu lalu.

"Kami menunggu Pemda mengoreksi sebab tafsirannya agak keliru. Jika tidak dilakukan, drg Romi punya hak membawa kasus ini ke pengadilan. Pengadilan adalah jalur yang akan kami tempuh dan pilih," tegas Heppy.

Sementara itu, Pemkab Solok Selatan, masih membahas masalah drg Romi Syofpa Ismael, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kemenpan RB.

"Tim Panselda memenuhi undangan Kemenko PMK beserta Kementerian Kesehatan dan Panselnas untuk membahas dan menjelaskan kronologi keluarnya putusan pembatalan kelulusan drg Romi sebagai CPNS di Jakarta," kata Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria di Padang Aro, Senin (29/7).

Kasus ini merebak ketika Pemkab Solok Selatan membatalkan hasil tes CPNS drg Romi Syofpa Ismael untuk formasi dokter gigi di sebuah puskesmas di Solok Selatan. Pembatalan kelulusan dilakukan dengan alasan drg Romi berkursi roda. Keputusan inipun digugat karena dan mendapat perhatian luas, karena dinilai mendiskriminasi disabilitas. (rin/tribun padang)

Penulis: rinaldi
Editor: rinaldi
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved