Indragiri Hilir

Persoalan Rumah Tangga Menjadi Latar Belakang SW Menghina Bupati Inhil Riau

Polres Inhil akhirnya menghadirkan pelaku tindak pidana di bidang pidana pelanggaran UU ITE

Persoalan Rumah Tangga Menjadi Latar Belakang SW Menghina Bupati Inhil Riau
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
Pelaku berinisial SW (baju orange) dihadirkan dalam press release yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Indra Lamhot Sihombing di dampingi Kassubag Polres Inhil AKP Syafri Joni, SE di Mako Polres Inhil, Selasa (30/7/2019) sekitar Pukul 09.30 WIB. 

Persoalan Rumah Tangga Menjadi Latar Belakang SW Menghina Bupati Inhil Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHANPolres Inhil akhirnya menghadirkan pelaku tindak pidana di bidang pidana pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) melalui postingan Facebook (FB) yang menghina Bupati Inhil HM. Wardan.

Pelaku berinisial SW (43) dihadirkan dalam press release yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Indra Lamhot Sihombing di dampingi Kassubag Polres Inhil AKP Syafri Joni, SE di Mako Polres Inhil, Selasa (30/07) sekitar Pukul 09.30 WIB.

Dalam press release ini akhirnya terungkap motif tersangka hingga nekat melakukan penghinaan kepada Bupati Inhil, yaitu masalah rumah tangga antara tersangka dan Olva Susanti yang merupakan istri tersangka sekaligus korban.

Korban olva merasa tidak ada lagi kecocokan dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan, sehingga tersangka merasa tidak senang dan mulai melakukan pengancaman di media sosial Whatsapp agar korban membatalkan gugatannya di Pengadilan Agama.

Baca: Siswi 14 Tahun Dirudapaksa Wali Kelas, Anak Yatim Itu Dicabuli Sebanyak 7 Kali di Dalam Kelas

Namun korban Olva tetap tidak membatalkan gugatanya hingga membuat tersangka merasa sangat kesal dan mulai melakukan penghinaan di media sosial Facebook yang sampai melibatkan Bupati Inhil Drs HM Wardan MP.

Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Indra Lamhot Sihombing menuturkan, berdasarkan kronologi tersebut bisa dianalisa memang kuat dugaan yang di lakukan oleh tersangka ini terkait tindak pidana ITE dengan 3 laporan, pertama, 28 jaunari 2019 yang di laporkan oleh Olva, kedua, 11 Februari 2019 dan ketiga, 28 mei 2019 yang di laporkan oleh Drs H M Wardan MP.

“Kasus tindak pidana ITE ini di lakukan oleh SW terhadap Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dan Saudari Olva Susanti. Atas pencemaran nama baik dan juga yang memiliki muatan penghinaan dan atau pengancaman melalui media sosial Facebook dan Whatsapp serta melalui pesan singkat telepon seluler,” ujar Kasat.

Lebih lanjut Kasat menambahkan, dalam kasus ini pihaknya juga mengamankan berupa barang bukti 153 lembar barang bukti Screenshot, 4 unit Handphone, 1 buah Sim card Telkomsel, 2 buah Email dan satu buah akun Facebook.

“Dalam kasus ini saksi yang sudah kita periksa ada 18 orang, termasuk saksi pelapor dan kemudian saksi ahli dan ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE. Maka kami bersama tim melakukan gelar perkara dan sekaligus menetapkan tersangka atas nama SW alias Lammot Bin Achad,” imbuhnya.

Dikatakan Kasat lagi, pelaku telah melakukan tindak pidana ITE yaitu pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 Jo pasal 45 ayat 3 dan 4 jo pasal 45B UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi elektronik jo pasal 63 jo pasal 64 KUHPIDANA.

Dimana dalam pasal tersebut berbunyi, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Baca: Dermawan Effect, ACT dan Abu Nawas Bagikan Ribuan Paket Nasi Gratis

“Untuk pidana pengancamanya di dalam mensos di kenakan pasal 45 ayat 4 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar,” pungkas Kasat.(Tribuntembilahan.com/T. Muhammad Fadhli).

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved