Kuantan Singingi

Ada yang Tidak Tepat Penggunanya, Mobil Dinas Bakal Dicek Semuanya oleh BPKAD Kuansing Riau

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kuansing, Riau akan melakukan pengecekan seluruh mobil dinas (Mobdin) Kamis pagi.

Ada yang Tidak Tepat Penggunanya, Mobil Dinas Bakal Dicek Semuanya oleh BPKAD Kuansing Riau
foto/internet
Ilustrasi Mobil Dinas 

Ada yang Tidak Tepat Penggunanya, Mobil Dinas Bakal Dicek Semuanya oleh BPKAD Kuansing Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kuansing, Riau akan melakukan pengecekan seluruh mobil dinas (Mobdin) Kamis pagi (1/8/2019).

Salah satu hal yang mendorong pengecekan ini dilakukan karena ada Mobdin yang tidak tepat peruntukannya.

Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP mengatakan pengecekan akan dilakukan mulai Kamis pagi pukul 08.00 wib. Targetnya, pengecekan selesai hari itu juga.

"Kalau tidak bisa, mungkin berlanjut keesokan harinya. Tapi target kita satu hari saja," kata Hendra AP, Rabu (31/7/2019).

Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP MSi
Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP MSi (Tribun Pekanbaru/Palti Siahaan)

Pelaksana pengecekan ini sendiri sudah lama direncanakan. Namun besok baru bisa direalisasikan. Pelaksanaan ini juga berdasarkan instruksi wakil bupati Kuansing H Halim.

Titik pengumpulan mobil dinas dipusatkan di Bundaran Komplek Perkantoran Pemkab Kuansing dengan denah yang sudah ditentukan. BPKAD akan mengeluarkan dana pemegang mobdin dan akan mencocokkan saat itu juga.

Bila sudah cocok, mobil dinas bisa dibawa kembali. Namun tetap harus sesuai dengan peruntukannya. Bila tidak sesuai, mobdin akan ditahan.

Baca: Anak Sekolah Sudah Pakai Masker, Gubernur Syamsuar Tegaskan Lagi Asap di Riau Belum Mengkhawatirkan

Hendra tidak memungkiri ada informasi mobdin ada yang tidak tepat penggunanya. Pengecekan Kamis pagi akan mengetahui hal tersebut.

Dikatakannya, setiap OPD hanya pejabat eselon II yang menguasai mobil dinas. Selain itu, setiap OPD juga memiliki kendaraan operasional.

Masalah aset Pemkab Kuansing ini memang termasuk salah satu perhatian BPK Perwakilan Riau dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018. DPRD Kuansing juga menyoroti dalam Pansun LKPj 2018.

Pihak dewan meminta agar aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab Kuansing bisa terdata.

Baca: FOTO: Kabut Asap, Murid SD di Pekanbaru Gunakan Masker Saat Belajar

Pemprov Riau sebelum lebaran lalu membuat terobosan. Yakni mengkandangkan seluruh mobil dinas dengan alasan tidak boleh digunakan untuk mudik. Setelah lebaran selesai, pengambilan mobil dinas diseleksi. Jumlah mobil dinas yang dimiliki seorang pejabat pun tidak bisa melebihi ketentuan.

Namun langkah Pemkab Kuansing tidak seperti Pemprov Riau. Pemkab Kuansing hanya melakukan pengecekan saja. (Tribunpekanbaru.com/Palti Siahaan)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved