Breaking News:

Berita Riau

Bawaslu Bengkalis Riau Beri Keterangan di Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Nasdem dan PDIP di MK

Bawaslu hadiri sidang di Makamah Konstitusi Jakarta, Selasa (30/7/2019) untuk memberikan keterangan terkait permohonan perselisihan hasil pemilu.

istimewa
Komisioner Bawaslu Bengkalis bersama Komisioner Bawaslu Riau saat hadir di MK Jakarta, Selasa (30/7/2019). 

 TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Bawaslu hadiri sidang di Makamah Konstitusi Jakarta, Selasa (30/7/2019) untuk memberikan keterangan terkait permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dari Partai Nasdem Dapil Bengkalis 5 dan 3. Serta permohonan PDIP di Dapil Bengkalis 5 dan 4.

Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Bengkalis, M Harry Rubianto, Rabu (31/7/2019) mengatakan, dalam permohonan PHPU tersebut, Bawaslu Bengkalis memberikan keterangan terhadap hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Partai Nasdem menyampaikan permohonan dengan nomor registrasi 193-05-04/PHPU.DPR--DPRD/XVII/2019. Nasdem mengatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Golkar di TPS 17 sebanyak 70 suara, TPS 21 sebanyak 21 suara. Kemudian pada TPS 23 Desa Pinggir sebanyak 8 suara, TPS 15 sebanyak 149 suara serta pada TPS 8 sebanyak 1 suara di Desa Tasik Serai Timur.

Pada Dapil Bengkalis 3, Nasdem menyampaikan telah terjadi penambahan suara di tiga desa yaitu Simpang Padang, Sebangar dan Boncah Mahang.

Bawaslu Bengkalis menyampaikan, bahwa seluruh dalil yang dimohonkan oleh pemohon sudah dilaksanakan perbaikan dengan mencocokkan antara form C 1 dengan C1 plano atau teli untuk direkap dalam form model DAA 1.

Sementara permohonan perkara PHPU dari PDIP untuk Dapil Bengkalis 4 dan 5 dengan nomor register nomor 70-05-04/PHPU.DPR-DPRDD/XVII/2019, terkait pelaksanaan pileg di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan terdapatnya penggelembungan suara yang terjadi hampir di semua TPS.

"Terhadap dalil permohonan tersebut,Bawaslu bengkalis telah menyampaikan hasil pengawasannya di hadapan Majelis Makamah Konstitusi. Apa yang menjadi dalil pemohon akibat kesalahan KPPS menyalin dari C1 plano ke form C1 salinan. Kita bahkan telah dilakukan penghitungan surat suara ulang pada sebagian TPS yang didalilkan oleh pemohon," terang Harry.

Penanganan dugaan penggelembungan suara di pelanggaran bersama di Sentra Gakumdu Bawaslu Bengkalis.

"Kita telah melakukan klarifikasi terhadap pemohon, termohon serta saksi dan ahli Gakumdu Bengkalis. Bawaslu menyimpulkan permohon tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan," urainya. (Tribunpekanbaru.com/ muhammad natsir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved