Berita Riau

Jaksa Langsung Banding, Hakim Roza Putus Misno, Direktur PT DSI Siak Riau Bayar Denda Rp 6 Miliar

Sidang budidaya tanaman perkebunan di luar IUP PT DSI, hakim hanya memutus pidana denda Rp 6 miliar, jauh lebih rendah dari tuntutan JPU Rp 13 miliar

Jaksa Langsung Banding, Hakim Roza Putus Misno, Direktur PT DSI Siak Riau Bayar Denda Rp 6 Miliar
TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Sidang PT DSI dengan perkara berbeda pada Juni 2019 lalu di ruang sidang Cakra PN Siak Sri Indrapura. 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Wajah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlina Samosir tidak gembira mendengar putusan majelis hakim terhadap terdakwa Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI), Misno.

Ia langsung menyatakan banding atas putusan yang dibacakan Hakim Ketua Roza Elafrina yang didampingi Hakim Anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Siak, Kamis (1/8/2019).

"Begitulah kenyataannya. Kita udah capek nguras tenaga dan pikiran, tapi ya beginilah putusan hakim," ujar Herlina di luar persidangan.

Sidang kali ini semakin menunjukkan betapa kuatnya PT DSI di PN Siak. Sebab, 2 pekan lalu perkara dugaan pemalsuan yang dimenimpa Suratno, yang juga Direktur PT DSI sebelumnya, dibebaskan PN Siak, dengan majelis hakim yang sama.

Sidang yang menjerat Misno ini perkara budidaya tanaman perkebunan di luar izin usaha perkebunan (IUP) PT DSI. Majelis hakim hanya memutus dengan pidana denda Rp 6 miliar.

Padahal tuntutan JPU, agar majelis menjatuhkan pidana denda Rp 13 miliar kepada terdakwa Misno.

Alasan majelis hakim menjatuhkan putusan itu karena menganggap PT DSI ada melakukan kerjasama dengan masyarakat. Padahal, warga di lokasi lahan yang digarap PT DSI, kampung Sengekemang, kecamatan Koto Gasib meminta PT DSI hengkang dari tanah mereka.

Pengurus Koperasi Sengkemang yang tinggal di desa itu tidak mengakui adanya kerja sama apapun dengan masyarakat.

"Ya, memang alasan hakim tadi ada sebagian lahan yang ditanami oleh PT DSI yang di luar IUP karena ada kerja sama dengan masyarakat. Ini yang menurut kita juga berbeda pendapat dengan majelis hakim," kata Herlina.

Sebelumnya, terhadap tindak pidana perkebunan PT DSI melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan di luar izin usaha perkebunan di Desa Sengkemang, Koto Gasib, JPU mendakwa Misno dengan pasal 105 Jo Pasal 47 Ayat (1) Jo Pasal 113 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. JPU menuntut pidana denda Rp 13 miliar.

Dasar tuntutan Pasal 105 terhadap korporasi dipidana denda maksimum 10 miliar dan Pasal 113 Ayat (1) korporasi dipidana denda maksimum ditambah sepertiga dari pidana denda. Sementara putusan majelis hakim terlalu jauh, yakni pidana denda Rp 6 miliar.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved