Berita Riau

Kadisdukcapil Rohul Riau Pindahkan Pegawai yang Muncul di Video Viral Buruknya Layanan

Kadisdukcapil Rohul Syaiful Bahri mengatakan, seorang pegawai yang terekam dalam video viral keluhkan pelayanan sudah dipindahkan ke bagian lain.

Kadisdukcapil Rohul Riau Pindahkan Pegawai yang Muncul di Video Viral Buruknya Layanan
intisari-online
ilustrasi

 TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu (Rohul), Syaiful Bahri tidak membantah video viral unggahan warga dengan akun Uly Oktavia terkait buruknya pelayanan dinas yang dipimpinnya.

Menurutnya, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi. Bahkan menurutnya, seorang pegawai yang terekam dalam video viral tersebut sudah dipindahkan ke bagian lain.

"Masyarakat komplain biasa, ini bagian koreksi bagi kami. Saya selalu ingatkan pegawai jangan kalian bermain, layani masyarakat dengan baik kalau masyarakat marah biasa, yang penting kalau syaratnya kurang, jelaskan dengan baik, jangan orang emosi kita ikut emosi," katanya, Minggu (4/8/2019).

Sebelumnya, video yang diunggah akun Facebook Uly Oktavia, Jumat (2/8/2019) viral. Uly menumpahkan kekecewaanya terhadap pelayanan Disdukcapil yang dinilainya tidak profesional.

Menanggapi keluhan Uly Oktavia, Syaiful menyatakan hal itu mungkin adalah sebuah mis-komunikasi saja.

Menurut informasi dari pegawai yang diterimanya, yang bersangkutan datang ke Disdukcapil Rohul sekitar pukul 15.30 WIB untuk keperluan mengurus akta kelahiran.

Sementara, pendaftaraan ditutup pukul 15.00 WIB.

Syaiful belum tahu, jika yang bersangkutan sudah melengkapi syarat, tapi terlambat memasukkan berkas karena harus memfotokopi berkas.

"Nanti saya cek lagi, yang jelas di atas pukul 15.00 WIB itu pegawai sudah fokus melakukan entry data permohonan yang masuk," ucapnya.

Syaiful menegaskan, lengkapnya persyaratan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran. Pasalnya, ada sanski pidana jika salah dalam menerbitkan dokumen kependukan.

"Masyarakat juga harus mengerti, kalau syarat tidak ada tawar menawar, karena kalau kami salah dan masyarakat juga salah berikan data, maka sanksi pidananya itu 6 tahun penjara," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved