Butuh Perda RTRW untuk Merealisasikan Pengembangan Pelabuhan Pelindo Tembilahan

Pihak KSOP Tembilahan menyebut, dibutuhkan Perda RTRW agar Pelabuhan Pelindo Tembilahan bisa segera dikembangkan sesuai program yang dicanangkan.

Butuh Perda RTRW untuk Merealisasikan Pengembangan Pelabuhan Pelindo Tembilahan
tribun pekanbaru
Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti bersama Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan, Leo, dan jajarannya, saat berada di Kantor KSOP Tembilahan, Senin (12/8). 

tribunpekanbaru.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendukung rencana induk pengembangan pelabuhan Pelindo Tembilahan. Untuk itu, Pemkab Inhil minta pihak KSOP Tembilahan untuk melakukan pemaparan rencana tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti, saat berkunjung ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan, Senin (12/8).

“Kami berharap Pemkab Inhil dapat menjalin sinergisitas yang lebih intensif dengan pihak KSOP Tembilahan, khususnya dalam hal pengembangan dan pengelolaan pelabuhan,” ujar Syamsuddin dalam kunjungan mendadaknya tersebut.

Kepala KSOP Tembilahan Kelas IV Tembilahan, Leo, mengaku terkejut dengan kedatangan mendadak Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti.

Menurutnya, rencana induk pengembangan pelabuhan ini telah masuk dalam program prioritas kemaritiman pemerintah pusat. “Yang paling krusial dan substansial adalah rencana induk pengembangan pelabuhan Tembilahan yang harus masuk dalam zonasi pengembangan,” jelas Leo.

Dalam rencana Induk Pengembangan Pelabuhan, dijelaskan Leo, akan disusun zonasi pengembangan seperti zona industri, perkantoran, dan pemukiman, demi perkembangan ekonomi regional. Dijelaskan, zona-zona perkembangan ekonomi kewilayahan sudah termasuk ke dalam rencana induk tersebut.

“Intinya, seluruh pelabuhan yang berada di bawah naungan KSOP Tembilahan, baik pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan nasional, akan dirangkum menjadi satu pelabuhan terpadu seperti yang ada dalam rencana induk pengembangan pelabuhan,” terang Leo.

Kendati begitu, dia mengungkapkan, dalam upaya pengembangan pelabuhan sebagaimana yang dirancang dalam rencana induk pengembangan pelabuhan, pihaknya masih terkendala dengan regulasi daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang sampai saat ini belum ditetapkan pada tingkat kabupaten.

"Untuk pengembangan pelabuhan Tembilahan, kita butuh Perda RTRW secepat mungkin. Jadi untuk rencana induk pelabuhan yang akan kita bangun di Parit 21, dibutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Rekomendasi itu baru akan keluar jika sudah ada Perda tentang RTRW,” ujar Leo.

Ditambahkan, Perda RTRW itulah hal yang paling dibutuhkan KSOP dalam merealisasikan rencana induk pengembangan pelabuhan di Tembilahan, dan tentu saja surat rekomendasi.

“Kalau tanggapan Wakil Bupati mengenai RTRW, Beliau menjawab dalam waktu dekat akan disahkan," kata Leo.

Terakhir, KSOP juga minta agar Pemkab Inhil membentuk Badan Usaha Pelabuhan atau BUP untuk Pelabuhan Parit 21, agar pelabuhan Parit 21 itu dapat berfungsi. “Mereka (BUP) yang akan mengelola itu. Jadi Pelabuhan Parit 21 tidak terbengkalai seperti saat ini," katanya lagi. (odi)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved