Banyak Pejabat Kena OTT KPK, Pemkab Siak Sosialisasikan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa jadi perhatian utama KPK saat ini. Terbukti, banyak pejabat yang diciduk karena urusan ini.

Banyak Pejabat Kena OTT KPK, Pemkab Siak Sosialisasikan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
tribun pekanbaru
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H Jamaludin, membuka sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018, Selasa (13/8) di ruang rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak. 

tribunpekanbaru.com - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Siak melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Siak, melaksanakan Sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 di Siak Sri Indrapura.

Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Raja Indra Pahlawan, dan dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H Jamaludin, Selasa (13/8).

Hadir dalam acara ini Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Siak, Tekad Perbatas Setia Dewa, Pejabat Fungsional Keahlian Barang Pemerintahan Banjar Kalimantan Selatan Samsul Ramli, serta OPD terkait.

Jamaludin menyampaikan, Pemkab Siak menyambut baik Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah.

"Ini kita lakukan karena kita merasa proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia memang perlu disempurnakan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saat ini telah terbit Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai pengganti Perpres terdahulu yaitu perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya," sebutnya.

Jamal menguraikan, dengan terbitnya Perpres tersebut sebagai penyempurnaan Perpres terdahulu, menunjukkan pemerintah berkomitmen penuh dalam mewujudkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Di antaranya efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Perbaikan ini tujuannya menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

"Pengadaan barang jadi perhatian KPK di negara kita ini. Kita ketahui banyak kasus korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sehingga banyak pejabat yang terkena OTT akibat pengadaan barang dan jasa ini," kata dia.

Karena itu, Pemkab Siak berkomitmen melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini sebaik-baiknya. Selama ini, kata Jamal, pengadaan barang jasa di Siak termasuk yang baik di Provinsi Riau. "Ke depan kita ingin yang sudah baik itu kita tingkatkan," ujarnya.

Jamal lantas mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius, khususnya dalam materi yang diberikan narasumber. Jamal juga berharap terwujudnya persamaan persepsi antara pelaksana di OPD dan aparatur pengawas, sehingga dapat mempercepat penyerapan anggaran demi kemajuan Kabupaten Siak.

"Ini memang karena persepsi kita belum sama, sehingga terjadinya keterlambatan-keterlambatan. Oleh sebab itulah kami sangat berharap, melalui sosialisasi pemahaman dan peningkatan keterampilan serta pengetahuan kita dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Siak ini, ke depannya akan lebih mempercepat pelaksanaan lelang dengan kualitas baik dan tidak ada masalah hukum," tambahnya. (myo)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved