Pekerja Pertamina Minta KPK Audit Investigasi Menteri ESDM

Para pekerja Pertamina Dumai melakukan aksi damai, menolak keputusan Menteri ESDM yang memperpanjang kontrak migas kepada Conoco Philips.

Pekerja Pertamina Minta KPK Audit Investigasi Menteri ESDM
tribun pekanbaru
Barisan pekerja Pertamina di bawah bendera SP-KMPT dan FSPPB, menggelar aksi damai memprotes keputusan Kementerian ESDM terkait pengelolaan Blok Corridor. 

tribunpekanbaru.com - Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP-KMPT) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), merasa kecewa atas keputusan pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Corridor kepada Kontraktor Eksisting Conoco Phillips, untuk waktu 20 tahun ke depan.

Kekecewaan itu ditunjukkan oleh ratusan pekerja Pertamina melalui protes terhadap keputusan yang dianggap melanggar Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015, setelah Permen ESDM 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPPB ke Mahkamah Agung 2018 lalu. Aksi ini dilakukan SP-KMPT pada Senin (19/8) di Kilang Putri Tujuh Pertamina RU II Dumai.

Ketua SP-KMPT, Riduan, mengatakan, semua kebijakan Kementerian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM Nomor 30/2016 dan Permen ESDM Nomor 15/2015. Dua putusan tersebut memberikan hak istimewa pada Pertamina untuk menjadi operator blok migas bagi yang kontrak kerjasamanya akan berakhir.

"Pemerintah harus mempertimbangkan alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100 persen dalam pengelolaan blok migas terminasi," ungkapnya.

Alasan-alasan dimaksud oleh dia, di antaranya adalah memperbesar kontribusi NOC dalam produksi migas nasional, sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi. Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk kas negara untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pertamina juga sudah terbukti berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut.

Dengan keputusan Kementerian ESDM memberikan peluang kepada kontraktor eksisting, maka secara tak langsung telah menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan, karena ketergantungan pasokan gas dari Blok Corridor.

"Pasokan gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai. Saat ini, Blok Corridor menyumbang 17 persen dari total produksi gas di Indonesia hingga 2019," paparnya.

"Sebagaimana diketahui, produksi gas lapangan Grisik, Blok Corridor, mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari). Sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd," sambung Riduan.

Dengan keputusan tersebut, pengambil keputusan dianggap tidak paham amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurut Riduan, Menteri ESDM telah mengabaikan kedaulatan energi dan hanya mengedepankan aspek bisnis saja dalam pengelolaan blok migas. Atas dasar itu, SP-KMPT dan FSPPB mendesak sejumlah hal dalam protes yang disampaikan damai tersebut.

Di antara tuntutan kekecewaan itu adalah, mendesak pemerintah membatalkan perpanjangan Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Blok Corridor kepada Conoco Phillips, selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaan kepada PT Pertamina (Persero).

Kedua, mendesak Kementerian BUMN segera mengganti Direktur Utama dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), karena dianggap gagal merebut Blok Corridor. Lalu yang terakhir, mendesak KPK segera melakukan audit investigasi atas keputusan Menteri ESDM tersebut.

Riduan menegaskan, apabila tuntutan tak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan 'perenungan kreatif' dengan melibatkan seluruh pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke.

Termasuk pekerja di lingkungan Pertamina RU II Dumai, dengan cara meninggalkan pekerjaannya selama beberapa jam secara serentak untuk sama-sama merenung.

"Apa yang salah dengan pekerja? Apa dosa rakyat Indonesia sehingga pemerintah lebih pro kepada perusahaan migas asing?" kata Riduan. (mad)

Penulis: Syahrul
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved