Tak Kunjung Eksekusi Putusan MA Terhadap Vonis PT Adei Plantation, Ini Penjelasan Kejari Pelalawan

Upaya eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis PT Adei Belum kunjung dilakukan.

Tak Kunjung Eksekusi Putusan MA Terhadap Vonis PT Adei Plantation, Ini Penjelasan Kejari Pelalawan
TRIBUN PEKANBARU / JOHANES WOWOR TANJUNG
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Agus Kurniawan SH MH 

Tak Kunjung Eksekusi Putusan MA Terhadap Vonis PT Adei Plantation, Ini Penjelasan Kejari Pelalawan

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Upaya eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis PT Adei Belum kunjung dilakukan.

Perusahaan itu divonis bersalah dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) pada tahun 2016 lalu.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terus berupaya melakukan eksekusi atas denda PT Adei Plantation and Industry.

Eksekusi dilakukan dengan nilai Rp 15,1 Miliar yang digunakan untuk pemulihan lahan yang terbakar tahun 2013 silam.

Denda itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis PT Adei dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) pada tahun 2016 lalu.

Baca: Empat Orang ASN dan Dua Honorer di Riau TERCIDUK Satpol PP di Kedai Kopi Saat Jam Kerja

Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diwajibkan membayar denda Rp 15 M dalam pemulihan dan pemukan lahan seluas 40 hektar di areal yang di lalap api yakni di Desa Telayap Kecamatan Pelalawan.

"Kita masih koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang denda itu. Sebagai proses upaya eksekusi kita," tutur Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero South SH MH, melalui Kasi Pidana Umum Agus Kurniawan SH MH, kepada tribunpelalawan.com, Rabu (21/8/2019).

Agus Kurniawan menuturkan koordinasi dengan KLHK wajib dilakukan sebagai pihak yang berwenang dan mengetahui persoalan pemulihan lahan yang sudah terbakar.

Baca: Kejagung Antar Oknum Jaksa Kejari Surakarta ke KPK, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Termasuk teknis dan cara dalam proses pemulihan lahan menggunakan dana denda Rp 15 M dari perusahaan asal Malaysia itu harus melibatkan KLHK.

Halaman
12
Penulis: johanes
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved