Presiden Jokowi Sebut Rp 466 Triliun Rencana Pembiayaan Ibu Kota Baru Indonesia, Sebagian Besar APBN

Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Presiden Jokowi Sebut Rp 466 Triliun Rencana Pembiayaan Ibu Kota Baru Indonesia, Sebagian Besar APBN
banjarmasin post
Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru 

Presiden Jokowi Sebut Rp 466 Triliun Rencana Pembiayaan Ibu Kota Baru Indonesia, Sebagian Besar APBN

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan perpindahan ibukota negara Republik Indonesia.

Ia menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. 

Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca: 5 Alasan Jokowi Pindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur

Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.

"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.

Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar. Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, " Jokowi menjelaskan.

Halaman
12
Editor: Ariestia
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved