Penyaluran PKH di Inhil Rentan Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Tolak Buka Data Penerima

DPRD Inhil menyoroti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial. Karena validasi data penerima tak kunjung dilaksanakan.

Penyaluran PKH di Inhil Rentan Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Tolak Buka Data Penerima
tribun pekanbaru
Sekretaris Komisi IV DPRD Indragiri Hilir, Herwanissitas 

tribunpekanbaru.com - Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Herwanissitas, meminta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) wajib menempelkan label “Keluarga Sangat Miskin" di rumah mereka.

Menurutnya, cara seperti ini diharapkan mampu menyeleksi keluarga yang benar–benar miskin dan tidak hanya mengaku–ngaku miskin.

“Pelaksanaan bantuan sosial tersebut bisa lebih transparan. Contohnya di Pulau Jawa, setelah ditempel plang banyak yang mengundurkan diri. Jika yang menerima tidak bersedia, maka tegaskan harus mengajukan pengunduran diri dari penerima PKH," ungkapnya belum lama ini.

Pria yang biasa disapa Sitas ini membeberkan, jumlah penerima PKH pada tahun 2019 di Kabupaten Inhil sekitar 18 ribu lebih.

Namun sampai saat ini Dinsos Inhil belum pernah melakukan validasi faktual terhadap data-data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal jumlahnya hampir setengah dari total penduduk Inhil yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Sudah sering kita minta agar Dinsos melakukan validasi faktual terhadap data-data yang ada. Setiap rapat selalu kita ingatkan,” tuturnya.

Dengan kondisi itu, Sitas menilai penyaluran bantuan yang sejatinya diberikan bagi masyarakat tidak mampu, sangat rentan tidak tepat sasaran.

Apa yang dikeluhkan Dewan mengenai data–data penerima tersebut juga dialami oleh media. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil menolak memberikan data terkait penerima PKH ini. Dengan begitu, transparansi penyaluran PKH di Inhil tidak diketahui apakah benar tepat sasaran atau tidak.

Meskipun awak media telah memberikan surat permohonan data penerima bantuan sesuai persyaratan mereka, namun Dinsos Inhil tetap tak bersedia memberikan data.

Kepala Dinas Sosial Inhil, Syaifuddin mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan data tersebut karena media bukan dalam kapasitas pemeriksaan. “Data itu hanya bisa kita berikan kepada yang memiliki kapasitas pemeriksaan," kata Syaifuddin, Rabu (28/8) lalu.

Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat data yang diminta merupakan data informasi publik dan patut diketahui masyarakat, agar pelaksanaan PKH bisa diawasi semua pihak. (odi)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved