Berita Riau

Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK

Pembangunan gedung Polda Riau dan Kejati Riau diduga bermasalah dalam pembayaran, ini penjelasan BPK RI Perwakilan Riau

Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK
Tribun Pekanbaru/Kolase/Nolpitos Hendri
Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK 

Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembangunan gedung Polda Riau dan Kejati Riau diduga bermasalah dalam pembayaran, ini penjelasan BPK RI Perwakilan Riau.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau menemukan kelebihan bayar pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Polda Riau dan Kejati Riau tersebut.

Baca: Doa Awal Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, Doa Akhir Tahun 1440 H dan Puasa Asyura 10 Muharram

Baca: Manisan BERKHASIAT dari Riau, Bisa Memperkuat Persendian dan Lutut, Ini Bahan dan Cara Membuatnya

Baca: STORY - Kisah Dokter Cantik Asal Riau, Banyak Mama yang Curhat hingga Abdikan Diri untuk Kemanusiaan

Pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru dan Pembangunan gedung Mapolda Riau di Jalan Patimura Pekanbaru menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi Riau tahun 2018, pihak BPK RI perwakilan Riau menemukan adanya kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemprov Riau kepada pihak rekanan yang mengerjakan proyek manajemen konstruksi pembangunan gedung Kejati dan Mapolda Riau.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainya yang dilakukan oleh BPK Riau ditemukan adanya item pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Kejati Riau yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak hingga mencapai Rp 199 juta lebih.

Selain itu, pihak BPK Riau juga menemukan adanya biaya langsung personil yang tidak sesuai kontrak.

Sebab personil yang ditugaskan dilapangan berbeda dengan personil yang ditetapkan didalam kontrak.

Tidak hanya itu, kualifikasi personil yang didaftarkan dalam dokumen adendum kontrak dan ditugaskan di lokasi pekerjaan ternyata juga tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.

Temuan serupa juga terjadi pada pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Mapolda Riau.

Halaman
1234
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved