Berita Riau

Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK

Pembangunan gedung Polda Riau dan Kejati Riau diduga bermasalah dalam pembayaran, ini penjelasan BPK RI Perwakilan Riau

Tribun Pekanbaru/Kolase/Nolpitos Hendri
Pembangunan Gedung Polda Riau dan Kejati Riau Diduga BERMASALAH dalam Pembayaran, Ini Penjelasan BPK 

BPK Riau juga menemukan adanya selisih antara pembayaran kontrak dengan biaya rial yang dikeluarkan oleh penyedia pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan gedung Mapolda Riau sebesar Rp 166 juta lebih.

Baca: SINOPSIS Film Rambo 5 Last Blood, Sylvester Stallone akan Sampaikan Perpisahan, Ini Jadwal Tayangnya

Baca: Gubernur Riau Syamsuar Ucapkan Selamat Hari Kebangsaan Malaysia di Konsulat Malaysia Pekanbaru

Baca: MANISAN Khas Melayu, Dihidangkan untuk Para Raja hingga Berkhasiat Memperkuat Persendian dan Lutut

Selain pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan kantor Kejati dan Mapolda Riau, BPK Riau juga menemukan ada selisih pembayaran kontrak dengan biaya rill yang dikeluarkan oleh penyedia pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan Masjid Raya An Nur dan pekerjaan pengawasan pembangunan Poliklinik RSJ Tampan.

Masing-masing selisih pembayarannya adalah Rp 220 juta untuk manajemen konstruksi pekerjaan fisik pembangunan masjid raya provinsi riau dan Rp 92 juta untuk pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan RJS Tampan.

Dari temuan tersebut BPK menyimpulkan ada kelebihan pembayaran manajemen konstruksi pembangunan gedung Kejati Riau, Mapolda Riau dan Masjid Raya Provinsi Riau serta pekerjaan konsultan pengawasa pembangunan poliklinik RSJ Tampan hingga mencapai Rp 679 juta.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk memerintahkan kepada Dinas PU Riau selalu pengguna anggaran supaya memproses kelebihan bayar tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah.

Menanggapi temuan BPK, Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau Zulkifli Rachman akhir pekan lalu kepada Tribun mengaku sudah memindaklajuti temuan tersebut.

"Sudah kita tindaklanjuti, kalau temuan BPK itukan sesuai rekomendasinya sudah kita tindaklanjuti," katanya.

Saat disinggung tindaklanjut seperti apa yang dirinya lakukan penyikapi temuan BPK tersebut, Zulfikri mengaku sudah menyurati pihak kontraktor untuk mengembalikan uang ke kas daerah sesuai dengan yang direkomendasikan BPK dalam LHP tersebut.

Baca: Nama SANDIAGA UNO Mencuat sebagai Kandidat Ketua Umum PAN, Tokoh PAN Riau Dukung Sosok Ini

Baca: Wakil Rakyat Usulkan Rumah Penerima PKH Tempelkan Plang Bertuliskan KELUARGA SANGAT MISKIN

Baca: RUTE Bus Transmetro Pekanbaru yang Baru ke UIN Suska Riau dan Lintasi Jembatan Siak IV ke Unilak

"Saya sudah surati kontraktor segera tindaklanjuti temuan, kalau ada kelebihan bayar itu harus dikembalikan, kan boleh diangsur,"ujarnya.

Halaman
1234
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved