Dalam Tiga Pekan Pemprov Riau Akan Terbitkan Pergub Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi ini akan masuk dalam materi ajar di sekolah mulai jenjang SD sampai SMA di seluruh Riau.

Dalam Tiga Pekan Pemprov Riau Akan Terbitkan Pergub Pendidikan Antikorupsi
internet
Anti Korupsi 

tribunpekanbaru.com - Pendidikan antikorupsi akan menjadi salah satu pembelajaran yang akan disampaikan kepada para siswa di sekolah-sekolah di Riau, mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Pendidikan antikorupsi ini akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama Islam.

"Sejak tahun 2018 lalu kita sudah mulai. Di Pekanbaru ini ada 10 sampai 15 sekolah yang sudah menerapkan pendidikan antikorupsi kepada anak didiknya," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudiyanto, Rabu (4/9).

Pemprov Riau akan memperkuat payung hukum pendidikan antikorupsi di sekolah, dengan membuat Peraturan Gubernur atau Pergub. Rudiyanto menargetkan, Pergub pendidikan antikorupsi di sekolah tersebut, akan bisa diselesaikan dalam waktu tiga pekan ke depan.

"Hari ini kita dudukkan bersama dengan KPK, dengan mengundang seluruh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota untuk merancang Pergub itu. Tiga minggu ke depan Pergub itu sudah jadi, dan nanti secara masif akan kita canangkan di seluruh sekolah yang ada di kabupaten-kota di Riau," katanya.

Rudiyanto mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pendidikan antikorupsi ini sesuai dengan keinginan KPK terhadap pendidikan antikorupsi. Untuk memulai ini memang dibutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari Pemda di kabupaten/kota, dan akan didukung dengan Pergub dari Provinsi Riau.

Rudiyanto menjelaskan, sebagai payung hukum memang sudah ada regulasi yang mengatur tentang ini. Hanya saja, butuh penegasan dalam bentuk landasan hukum yang diterbitkan oleh bupati/wali kota dan provinsi dalam dalam bentuk peraturan resmi.

"Tujuannya, bagaimana perilaku setiap orang di lembaga pendidikan mengarah pada perilaku antikorupsi. Intinya, komitmen bersama secara regulasi sudah ada, tinggal komitmen dan implementasi lalu memonitor dan evaluasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Diknasmen dan Pemda KPK RI, Guntur Kusmeiyano, usai pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan se-provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Rabu (4/9) mengatakan, sikap antikorupsi itu bukan hanya sebatas pembelajaran, melainkan pembiasaan. Upaya itu bisa dilakukan sejak dini kepada anak-anak dengan menciptakan lingkungan yang antikorupsi.

"Kalau kami melihatnya dari sisi itu. Bahwa pembiasaan kepada anak untuk bersikap tidak korupsi, maka akan tertanam dalam dirinya bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji," katanya.

Dia mengatakan, KPK mendorong kepada Pemda untuk menerapkan pendidikan antikorupsi dalam setiap mata pelajaran di setiap sekolah. Pendidikan antikorupsi dianggap langkah awal untuk menanamkan jiwa antikorupsi kepada anak.

Dijelaskannya, pendidikan antikorupsi sejatinya akan masuk dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Namun fokus penanaman nilai-nilainya ditetapkan pada mata pelajaran PPKn.

Selain itu, lingkungan sekolah juga harus ditonjolkan pada sikap dan perilaku antikorupsi, supaya implementasi dari pengajaran itu diterapkan sehari-hari.

"Kegiatan ini untuk mempertegas bahwa payung hukumnya sudah ada, dan sekolah-sekolah di Riau boleh menerapkan itu. Tinggal bagaimana komitmen para Pemda dan sekolah-sekolah yang akan menjadi kunci keberhasilannya. Nanti sambil berjalan tetap akan ada monitoring dan evaluasi yang akan kami lakukan," sebutnya lagi. (smg)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved