Indragiri Hilir

Soal Rencana Aksi Damai Pekerja dan Pengelola Gelper, Begini Tanggapan Kasatpol PP Inhil

Aksi damai ini merupakan buntut dari penetapan hasil rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi I DPRD Inhil bersama sejumlah ormas

Soal Rencana Aksi Damai Pekerja dan Pengelola Gelper, Begini Tanggapan Kasatpol PP Inhil
Tribun Pekanbaru/Fadhli
Ketua Komisi I DPRD Inhil memimpin rapat dengar pendapat (Hearing) terkait penutupan Gelanggang Permainan (Gelper) dan Hiburan malam yang digelar Komisi I di ruang Banggar Kantor DPRD Inhil, Selasa (13/8).T. 
TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN –  Pekerja dan pihak pengelola Gelanggang Permainan (Gelper) di Tembilahan akan menggelar aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Kamis (5/9/2019).
Aksi damai ini merupakan buntut dari penetapan hasil rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi I DPRD Inhil bersama ormas Pemuda Pancasila, Granat, NU, MUI, FPI dan MPI di Ruang Banggar Kantor DPRD Inhil, Selasa (13/8) lalu.
Dalam hearing tersebut disepakati mengenai penutupan Gelper yang menyalahkan izin.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Inhil, T. M. Syaifullah menuturkan, hasil hearing beberapa waktu  yang lalu telah memasuki waktu tenggang dan Gelper telah ditutup oleh pemiliknya sendiri.
Namun pihak Gelper ini tentu saja memiliki hak jawab yang akan mereka lakukan melalui aksi damai tersebut.
“Kita ikuti aturan prosedural yang telah kita tetapkan bersama pada saat hearing kemarib bersama beberapa ormas. Mereka para pekerja Gelper akan melakukan aksi damai besok di Kantor DPRD Inhil, ya mereka melakukan semacam hearing lah,” ujar T.M Syaifullah, Rabu (4/9).
Kasat mengimbau seluruh massa aksi nantinya bisa tertib dan saling menjaga serta memanfaatkan izin yang telah diberikan oleh Polres Kabupaten Inhil.
“Sudah ada surat izin dari Kapolres Inhil dan suratnya juga sudah ada tembusan kepada kami, jadi sah-sah saja mereka melakukan aksi damai,” pungkas TM. Syaifullah.
Untuk diketahui, 3 poin berhasil di sepakati dan menjadi keputusan bersama dalam rapat dengar pendapat (Hearing) terkait penutupan Gelanggang Permainan (Gelper) dan Hiburan malam yang digelar Komisi I diruang Banggar Kantor DPRD Inhil, Selasa (13/8).
Hasil hearing ini nantinya akan menjadi acuan stakeholder terkait dalam mengambil tindakan terhadap keberadaan Gelper dan tempat hiburan malam.
Sebanyak 3 kesimpulan yang dapat di ambil dalam hearing kali ini antara lain :
1. Gelper dan Hiburan Malam yang tidak mempunyai izin, kepada Satpol PP sebagai penegak untuk menegakkan Perda nomor 11 tahun 2016 agar dilakukan penertiban dan penutupan, sesuai pasal 35.
2. Usaha-usaha yang memiliki izin supaya tidak melanggar usaha atau menyalah gunakan tempat izin. Tidak boleh ada yang namanya unsur-unsur perjudian, maksiat dan zina yang melanggar peraturan daerah.
3. Bangunan Pasar Dayang Suri akan di bongkar dan dijadikan taman dan ruang terbuka hijau karena di Tembilahan masih kekurangan taman.
Ketua Komisi 1 DPRD Inhil HM Yusuf Said yang memimpin hearing menuturkan, 3 keputusan tersebut berlaku 17 hari terhitung mulai, Rabu, (14/8).
Kesepakatan ini diambil dengan mempertimbangkan Kesepakatan bersama dan Mudharatnya.
Yusuf Said pun berharap pemilik Gelper dan tempat hiburan malam tersebut sadar dan menutup usahanya, begitu juga Pemerintah Daerah agar merespon apa yang telah menjadi kesepakatan.
Hearing yang merupakan tindak lanjut dari aksi damai Pemuda Pancasila yaang menuntut penutupan Gelper dan Hiburan malam ini, tampak hadir, Sekretaris Badan Kesbangpol Inhil, Marlis Syarif, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Inhil, Sat Pol PP, Dinas Pariwisata Inhil serta perwakiln Ormas Pemuda Pancasila, Granat, NU, MUI, FPI dan MPI
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved