Breaking News:

Berita Riau

Ada Ketidakpuasan Pekerja,11,36 Persen Penyelesaian Hubungan Industrial Masalah BPJS Ketenagakerjaan

Dalam penyelesaian kasus hubungan industrial di Kabupaten Siak, sebesar 11,36 persen menyangkut BPJS Ketenagakerjaan.

TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA
Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Siak menyampaikan materi sosialisasi pembinaan tertib administrasi sesuai ketentuan jaminan sosial BPJS TK, Kamis (5/9/2019) di Hotel Grand Mempura, Siak. 

Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siak BPJS TK Yusuf Delfi mengatakan, masih banyak perusahaan mengalami pergantian petugas administrasi,sehingga banyak yang tidak punya dasar terkait berurusan dengan BPJS TK. Karena itu, digelar Sosialisasi Pembinaan Tertib Administrasi Sesuai Ketentuan Sosial BPJS TK.

"Peserta dari perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro se-Kabupaten Siak. Kemudian ditambah Kasubag Umum masing-masing OPD yang bertangung jawab terhadap up date data honorer di OPD tersebut dan FSPTI di Siak," kata dia.

Sedangkan dari BPJS TK dipaparkan oleh Yusuf Delfi sendiri terkait merefresh program dan cara klaim.

Banyak perusahaan belum mengetahui cara klaim sehingga tidak mematuhi administrasinya. Ia juga menerangkan formulir klaim yang terbaru dan inovasi online.

"Sosialisasi ini kepada non-ASN karena BPJS TK Pekanbaru Kota telah meneken MoU dengan Pemkab Siak untuk perlindungan JKK dan JKM honorer daerah dari Januari sampai 3 tahun ke depan," kata dia.

Hadirkan Pemateri dari Kejari

Pemateri sosialisasi ini dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Distransnaker Siak dan BPJS TK Siak. Dari Kejari Siak yakni Listiana memaparkan tentang hubungan kerja sama yang dibangun tentang segmen kerjasama Jaksa dan BPJS.

"Apa pendekatan hukum atas ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan undang-undang dan perda tentang kepesertaan BPJS TK," kata Listiana.

Sementara dari pihak Distransnaker disampaikan oleh Kartono, memaparkan
ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang ada di bawah kewenagan hubungan industrial di Kabupaten Siak.

Ia juga menguraikan terkait denda atas ketidakpatuhan perusahaan.

"Distransnaker di bawah Kemenaker ini adalah orangtua kita yang membentuk jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia," tutur Kartono. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved