Mahfud MD Angkat Bicara Soal Papua: Bongkar Perangai Korup Para Pejabat

Mahfud MD Angkat Bicara Soal Papua: Bongkar Perangai Korup Para Pejabat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali angkat bicara soal gejolak yang terjadi di tanah Papua.

Mahfud MD secara blak-blakan membongkar perangai pejabat Papua yang korup.

Ia pun menyinggung dana Otonomi Khusus Papua (Otsus) Papua yang nyatanya tidak pernah sampai ke masyarakat.

Menurut Mahfud MD, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, anggaran Papua cukup besar.

“Lebih dari 12 kali anggaran untuk per kepala daripada orang Jawa,” ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (3/9/2019) malam seperti dikutip Wartakotalive.

Setiap kepala, kata Mahfud MD, harusnya mendapatkan dana hingga Rp 17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.

“Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya,” jelas Mahfud.

Padahal kata Mahfud, dibandingkan dengan Jawa, dana dari Pemerintah Pusat yang disediakan untuk per kepala tidak sampai Rp 1,5 juta.

“Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua, apa yang mereka minta kita bantu,” ungkap Mahfud.

Hal itulah kata Mahfud, yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi terhadapnya.

Saat itu kata Mahfud, Presiden Jokowi mengatakan jika ia sudah berupaya penuh untuk membangun keadilan ekonomi di Papua. 

“Kata Presiden, kalau saya mau menang Pemilu untuk apa, pemilihnya di Papua 1,8 juta gak milih juga sudah menang, tetapi bukan soal Pemilu, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana,” jelas Mahfud MD ceritakan curhatan Jokowi saat itu.

Selain infrastruktur, kata Mahfud, ada juga Peraturan Otsus jika dilihat dari segi pembangunan budaya.

Dimana hanya Papua yang boleh memiliki peraturan Kepala Daerah harus wajib merupakan orang Papua.

“Di sana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua, begitu kita mau mengafirmasikan mereka, dan masuk universitas anak Papua mendapatkan jatah khusus,” kata Mahfud.

Hal ini kata Mahfud karena Indonesia ingin Papua maju.

“Tapi bahwa akhirnya tidak maju-maju itu gimana? Kan pengelola daerahnya orang Papua sendiri, orang mereka yang minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK orangnya pergi, bukunya hilang,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itulah, kata Mahfud, Papua juga harus mengoreksi hal-hal tersebut secara bersama-sama.

Diketahui selama 2 pekan terakhir Papua dan Papua Barat bergejolak.

Isu-isu diskriminasi pembangunan kembali muncul di tengah rakyat Papua.

Bukan hanya itu, isu referendum kembali muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan konflik Papua.

Namun, permintaan referendum itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah.

Presiden Jokowi berjanji jika ia akan segera menggelar dialog dengan beberapa tokoh Papua.

12 Kali Kunjungi Papua, Jokowi Heran Pedekatan yang Dia Harapkan Berbeda dengan Pelaksanaan di Lapangan.

Presiden Jokowi mengundang berdialog lebih dari 35 pemipin redaksi media massa nasional di istana negara, Selasa (3/9) siang.

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratigno, melayani diskusi mulai sekitar pukul 11.30 hingga pukul 12.55 WIB.

Tiga tema pokok yang dibahas, yakni situasi terkini menyangkut gejolak di Papua, keputusan pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan menyangkut polemik pemilihan calon pimpinan KPK.

Mengenai Papua, Jokowi mengaku heran terkait keamanan yang terusik kerusuhan beruntun di Papua barat, yakni Senin, 19 Agustus di Manokwari dan Sorong, lanjut di Fakfak 21 Agustus.

Gejolak massa kemudian terjadi di Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8/2019) dan 29 Agustus di Jayapura.

Ia mengaku masyarakat Papua masih sangat percaya terhadap pendekatan yang dilakukan presiden.

"Sebenanya trust ada. Buktinya, 99 persen (hasil Piplres 2019, suara Jokowi-Ma'ruf 99,66 persen di Papua, Red) itu muncul. Namun karena ada satu itu (kerusuhan, Red), maka semua proses panjang itu jadi hilang," kata Jokowi saat berdialog dengan para pemimpin redaksi.

Saat dialog, mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para pemimpin redaksi, Jokowi mengaku ada sesuaatu keheranan bagini.

"Saya menangkap ada persepsi di masyarakat, antara Jokowi dan Jakarta ada perbedaan. Jadi ada kesan yang saya tangkap, pendekatan Jokowi dengan pendekatan Jakarta, berbeda," katanya.

Tribun Network mencatat, Jokowi sampai tiga kali menyebut adanya persepsi yang berbeda di masayarakat tersebut.

"Pelaksanaan di lapangan kadang berbeda dengan apa yang saya tafsir dan inginkan. Jadi yang saya tangkap, di masyarakat ada persepsi, pendekatan Jokowi dengan pendekatan Jakarta, berberda. Ini yang ingin saya sambung," kata Jokowi menandaskan.

Namun dia tidak menjelaskan mendetail, apa maksud perbedaan antara pendekatan yang dia lakukan dengan 'Jakarta'.

Dia juga tidak mengurai 'Jakarta' yang dimaksud, apakah merujuk pada satu institusi atau lembaga.

Jokowi menampik akan membuka perundingan, dengan pihak lain termasuk negara asing, yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

"Tidak ada lagi perundingan. Vanuatu misalnya, tiap tahun bisa saja memasukkan agenda soal Papua pada sidang PBB. Memang dia tiap tahun bicara di podium soal Papua, ndak apa-apa, sebab tidak ada yang mendengarkan,"ujarnya.

Lalu, apakah pendekatan yang dilakukan Jokowi terhadap masyarakat Papua?

Inilah 6 pendekatan Jokowi terhadap Papua.

1) Pendekatan Dialogis

"Terkait Papua, sejak awal, kami punya beberapa pendekatan yang kami lakukan. Pertama, adalah pendekatan dialog. Yakni bertemu secara langsung dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat, tentu juga dengan gubernur," ujar mantan Guberur DKI Jakarta dan mantan Wali Kota Solo ini.

Saat berkunjung ke lapangan, Jokowi mengaku lebih senang langsung bertemu dengan rakyat.

Sekali waktu saat ia akan kunjungan ke Nduga, Papua, Panglima TNI dan Kapolri tidak setuju, karena situasi tidak memungkinkan.

"Tapi saya tetap berangkat naik helikopter agar dapat mengecek langsung situasi di lapangan, dan bertemu rakyat. Sekali kesempatan bertemu dengan pelajar Indonesia di Selandia Baru pada Maret 2018, Jokowi mengatakan, ternyata, di Nduga, jalan beraspal sama sekali belum ada.
"Saya sering kali ke Papua. Dalam setahun, bisa tiga kali saya ke Papua. (Sejak dilantik 20 Oktober 2014) sampai saat ini, sudah 12 kali saya berkunjung ke sana," ujar Jokowi.

2) Pendekatan Membangun Kebanggaan Papua

Selanjutnya pendekatan di perbatasan. Pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan di perbatasan, misalnya mendirikan pos perbatasan yang lebih bagus dan gede, yang menjadi kebanggaan orang Papua.

3) Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pendekatan pengelolaan sumber daya alam, justru masyarakat setempat harus dapat menikmati.

Ada yang menyebut politik negara kita, banyak yang mengambil dari Freeport tetapi tidak mengembalikan ke Papua. Saya kira ini keliru.

"Saya bisa buka-bukaan saja, tahun 2016, kita mendapat Rp 26 triliun dari sana, dan kita kembalikan senilai Rp 92 triliun," ujar Jokowi.

4) Pendekatan Keadilan Sosial

Seterusnya pendekatan keadilan sosial melalui harga bahan bakar.

"Satu malam, di Papua, saya tanya harga bensin. Katanya, harganya Rp 60 ribu per liter. Itu dalam situasi normal. Tetapi kalau cuaca buruk, pesawat tidak bisa mendarat, harga bahan bakar bisa naik tidak karuan, sampai Rp 100 ribu per liter. Coba bayangkan," kata Jokowi.

Mengatasi kesenjangan harga BBM jenis premium, pemerintah menerapkan satu harga secara nasional.

Harga premium di Papua, Kalimantan, Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia adalah Rp 6.450 per liter.

5) Pendekatan Pembangunan Infrstruktur

Persoalan lain yang sering dikritik adalah masih adanya gizi buruk dan kelaparan di Papua.

"Itu memang fakta. Sebab dokter tidak mau ke Papua. Pemerintah pernah kirim 24 dokter, tapi enggak ada seminggu, 24 dokter itu balik semua. Tidak tahan, sebab jalan tidak ada. Itulah sebabnya, infrastruktur transportasi (Trans Papua, Red) kita bangun, supaya ada jalan," ujar Jokowi.

Pemerintah membangun ruas jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer, dan ditargetkan dapat tembus keseluruhan pada tahun 2020 mendatang.

"Jadi kalau ada yang bilang, 'gizi buruk dan kelaparan kok masih ada di Papua', lha kenyataannya memang seperti itu. Bagaimana masalah kesehatan bisa diatasi, karena memang sulit mendapatkan dokter. Dokter tidak ada," ujar Jokowi.

6) Peningkatan Perekonomian

Masih terkait peningkatan kesejahteraan warga Papua, Presiden mengatakan pemerintah juga telah membangun pasar-pasar tradisional, antara lain di Jayapura.

Ke depan, presiden akan konsentrasi meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

"Ke depan, kami akan fokus maslah otsus (otonomu khusus) dengan pendampingan," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, pemerintah akan membangun kawasan ekonomi di Papua. (domu d ambarita)

Tetap Selidiki Kasus Papua

 Sementara itu, polisi terus menyelidiki kaus kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

Saat ini, jumlah tersangka kasus kerusuhan terus bertambah.

Perkembangan terbaru saat ini sudah ada 46 tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di sejumlah tempat di tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan tersangka di kerusuhan di Papua dan Papua Barat mencapai 46 orang.

Rinciannya antara lain, tersangka kerusuhan di Jayapura berjumlah 28 orang, di Manokwari 10 orang, di Sorong tujuh orang, dan di Fakfak satu orang.

Wiranto menyatakan penetapan tersangka itu merupakan jawaban atas surat permohonan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meminta penindakan hukum atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat serta kasus rasisme di Jawa Timur.

"Artinya apa? Permintaan dari gubernur agar pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum itu sudah dilakukan dan sedang berlanjut," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia pun memastikan penindakan hukum kasus rasisme terhadap mahasisa Papua di Jawa Timur terus berlanjut.

Saat ini sudah ada dua tersangka yakni Tri Susanti dan Saiful. Keduanya pun telah ditahan.

Ia menambahkan, polisi terus melakukan penyidikan untuk mendalami peran masing-masing tersangka dan segera melimpahkannya ke pengadilan.

Ia pun mengingatkan aparat TNI dan Polri yang bertugas di Papua dan Papua Barat mengedepankan cara-cara persuasif.

"Presiden telah memerintahkan persuasif, edukatif, kompromis, bahkan beliau juga mengedepankan satu perintah bahwa TNI-Polri dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban," lanjut dia.

Diberitakan, dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Terjadi kerusuhan di beberapa kota, antara lain Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Selain itu, demo di Kota Jayapura juga berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019).

Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019) ini.

Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.

Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura.

Dalang Kerusuhan Benny Wenda

Terpisah, teka-teki dalang di balik kerusuhan di tanah Papua belakangan ini, mulai terkuak.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko blak-blakan menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi. "Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.(*)