Berita Riau

Anggota DPRD Siak Kirim Tambahan Bukti ke KY Atas Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak Riau

Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan mengirim bukti tambahan ke Komisi Yudisial untuk melengkapi laporan dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak

Anggota DPRD Siak Kirim Tambahan Bukti ke KY Atas Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak Riau
istimewa
Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan menunjukkan bukti registrasi pengiriman pengaduannya ke KY melalui Kantor Pos Siak kepada wartawan, terkait tudingannya atas dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak. 

"Kan bisa dilihat di sana kan? Sudah jelas saya membela masyarakat Siak yang terkena dampak pemberian izin yang diduga tidak benar dan diduga telah digunakan dengan tidak benar," kata dia.

Ia merinci satu persatu tuduhannya atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua PN Siak. Untuk perkara dengan terdakwa Misno bin Karyorejo (terdaftar Nomor 81/Pidsus/2019/PN.Siak) dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) diduga telah berkebun tanpa izin pada lahan yang berada di luar izin yang dimiliki PT DSI. Izin PT DSI 8.000 Ha namun ada tanaman milik PT DSI di atas lahan masyarakat Kampung Sengkemang seluas kurang lebih 300 Ha.

"Bagaimana perolehannya dengan masyarakat? Kan harus dijelaskan oleh Ketua PN sendiri itu," kata dia.

Sedangkan dalam perkara Teten Effendi Eks Kadishutbun Siak dan Suratno Konadi juga dalam kapasitas Direktur PT DSI, sama majlis yang ditunjuk dengan perkara Misno.

Keduanya sama-sama berkaitan dengan dugaan menggunakan izin palsu dengan luasan kurang lebih 8.000 hektare.

"Anda lihat sendiri, pelapornya hanya memiliki lahan yang bersertifikat seluas 80 Ha saja, berapa luas lahan masyarakat lain lagi yang diduga digunakan sebagai surat palsu itu dalam perkara ini? Masih banyak kan," kata Ariadi.

Ia menguraikan, di dalam izin lokasi (Inlok) dan izin usaha perkebunan (IUP) yang menjadi pokok perkara dalam perkara nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak dan 116/Pid.B/2019/PN.Sak masing -masing atas nama terdakwa Teten Effendi dan terdakwa Suratno Konadi dari luasan 8000 Ha tersebut terdapat tanah untuk kepentingan jalan raya.

Jalan itu terbentang dari Siak-Dayun dan Siak-Koto Gasib yang semula milik masyarakat dan diganti rugi kepada masyarakat dengan uang negara. Sedikitnya lahan untuk jalan raya yang dibebaskan dengan uang negara ini seluas 54 Ha. Namun berada dalam izin PT DSI.

"Inikan bisa kacau. Kalau misalnya kita tidak meluruskan hukum tentang izin yang digunakan ini, lalu tiba-tiba kebijakan Pemkab Siak yang memberikan ganti rugi lahan seluas 54 Ha ini, apakah tidak akan masuk ke ranah tipikor nantinya," tanya Ariadi.

Sebelumnya Ariadi telah melayangkan pengaduan ke KY terkait dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak tersebut dalam menangani perkara lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak. Sebab, sebelum perkara dugaan pemalsuan keputusam Menhut dengan terdakwa Teten dan Konadi disidangkan, Ketua PN Siak sesumbar ke awak media untuk tidak menunjuk majelis yang pernah menangani perkara PT DSI.

Halaman
123
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved