Berita Riau

Anggota DPRD Siak Kirim Tambahan Bukti ke KY Atas Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak Riau

Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan mengirim bukti tambahan ke Komisi Yudisial untuk melengkapi laporan dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak

Anggota DPRD Siak Kirim Tambahan Bukti ke KY Atas Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak Riau
istimewa
Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan menunjukkan bukti registrasi pengiriman pengaduannya ke KY melalui Kantor Pos Siak kepada wartawan, terkait tudingannya atas dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak. 

Tetapi kenyataannya majelis yang menyidangkan perkara itu merupakan majelis yang juga menyidangkan perkara dugaan berkebun tanpa izin dengan terdakwa Misno.

Bambang: Tak Ada Konflik Kepentingan

Ketua PN Siak Bambang Trikoro tetap mengatakan tidak ada konflik kepentingan dalam perkara PT DSI. Ia menunjuk hakim yang sama hanya dalam perkara pidana, sementara perkara perdata yang masuk sebelumnya majelis hakim yang ditunjuk tidaklah sama.

"Masalah Pak Ariadi Tarigan dan teman-teman lainnya, saya akan tanggapi setelah adanya tembusan saya terima, kapan perlu saya akan lakukan konferensi pers lagi bersama rekan-rekan lagi, kapan perlu kami akan duduk bersama-sama dengan Pak Ariadi Tarigan," tutur Bambang.

Bambang mempertegas akan terus meningkatkan silaturahmi dan komunikasi kepada seluruh awak media. Selain meningkatkan peran Humas PN Siak, Bambang Trikoro juga akan mengevaluasi kinerja pelayanan menuju keterbukaan publik lebih baik lagi.

Bambang Trikoro juga menghimbau kepada seluruh hakim dan staf PN Siak yang bertugas dalam persidangan dan pelayanan agar membuka diri seluas luasnya dalam keterbukaan publik namun tetap menjaga profesional tugas.

Sebelumnya, Humas PN Siak Bangun Sagita Rambe mengatakan, putusan hakim terkait terdakwa Teten dan Suratno dibebaskan karena pertimbangan hakim tidak ada materil surat yang dipalsukan. Dasar PT DSI mendapatkan Izin Lokasi (Inlok) dari Menhut kemudian dinyatakan palsu berdasaarkan dakwaan jaksa. Setelah diperiksa saksi -saksi dipersidangan ternyata SK Menhut itu tidak ada dibatalkan oleh putusan lain atau PTUN.

"Waktunya sudah lama, iya, tidak ada putusan lain. Suratnya memang tidak ada isinya yang diubah," kata dia.

Selain itu, ia juga mengklarifikasi maksud Ketua PN Bambang Trikoro untuk tidak menunjuk hakim pernah menangani perkara PT DSI terhadap perkara dugaan pemalsuan surat tersebut. Menurut dia, maksud Bambang Trikoro tidak menunjuk hakim yang sama dalam perkara perdata. Kalau dalam perkara pidana yang berkaitan tidak ada masalah jika hakimnya sama.

"Majlis yang sama kan bukan dalam perkara perdata. Itukan perkara split, kalau beda majlis justru disparitas. Kalau peekara pidana PT DSI masuknya bersamaan. Memang sebaiknya, majlisnya sama, jangan beda. Jadi tidak ada masalah," kata dia.

Perkara perdata PT DSI sudah masuk jauh sebelum perkara pidana masuk. Dua perkara pidana masuk berbarengan, kemudian disebut sebagai perkara split. Karena itu untuk kedua perkara itu majelis hakimnya sama. (Tribunsiak.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved