APBD-P Kuansing Belum Juga Jelas

APBD Perubahan 2019 Kuansing tidak bisa disahkan anggota DPRD Kuansing periode 2015-2019. Sebab, masa baktinya sudah habis terhitung besok.

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan | Editor: Hendra Efivanias
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Rancangan Anggaran di Riau, Naik Rp 201 Miliar APBD Perubahan Kuansing Diajukan Rp 1.6 Triliun 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - APBD Perubahan 2019 Kuantan Singingi (Kuansing) tidak bisa disahkan anggota DPRD Kuansing periode 2015-2019.

Sebab, masa baktinya sudah habis terhitung besok, Senin (9/9/2019).

Sebelumnya, anggota DPRD Kuansing periode 2015-2019 memiliki tiga hari sebelum masa bakti habis.

Nyatanya, tidak ada juga kejelasan APBD Perubahan.

"Nggak ada APBD Perubahan. Nggak mungkin lagi dewan lama kan. Ke dewan baru lah," kata Sekretaris DPRD Kuansing Mastur, Minggu (8/9/2019).

Besok, pelantikan DPRD Kuansing periode 2019-2024 akan digelar di gedung DPRD Kuansing.

Pemkab Kuansing memang sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2019 ke DPRD Kuansing pada 8 Agustus lalu.

Dewan juga sudah membahasnya.

Namun sayang, hingga saat ini tidak ada dilaksanakan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan tersebut.

Itu masih KUA PPAS.

Baca: Mobil Agya Tabrak Truk Berhenti di Tembilahan Hulu, Pengemudi Terjepit di Kursi Depan

Baca: Anggota DPRD Kuansing Dilantik Besok, Sekwan Dengar Bakal Ada Demonstrasi

Pemkab Kuansing sendiri baru memasukkan bundelan Ranperda APBD Perubahan 2019 pada Kamis lalu (5/9/2019).

Itu pun tanpa melalui sidang paripurna.

Batas akhir pengesahan APBD Perubahan sendiri pada 30 September.

Bila saat itu tidak juga disahkan, maka APBD Perubahan tidak bisa lagi dibawa ke propinsi untuk dievaluasi.

Dengan kata lain, APBD Perubahan tidak bisa digunakan.

Dalam APBD Perubahan 2019, ada dana tambahan Rp201 miliar yang akan dimasukkan.

Bila APBD Perubahan batal disahkan, maka dana Rp201 miliar itu tidak bisa masuk.

Ketua DPRD Kuansing masa bakti 2015-2019, Andi Putra sebelumnya mengatakan Pemkab Kuansing terancam tanpa APBD Perubahan 2019.

Penyebabnya, waktu yang mepet.

Andi sendiri merupakan anggota dewan terpilih.

Ia kembali diprediksi menjadi ketua DPRD Kuansing karena ketua Golkar Kuansing dan peraih suara terbanyak. Golkar sendiri peraih kursi terbanyak di DPRD Kuansing.

Ancaman Andi Putra soal Kuansing tanpa APBD Perubahan karena anggota dewan baru nanti belum bisa mengambil keputusan.

Untuk sementara nanti, dewan akan dipimpin ketua sementara.

Ketua sementara ini bertugas membentuk alat kelengkapan dewan mulai dari komisi-komisi, ketua definitif, banggar, baleg dan lainnya.

Setelah alat kelengkapan dewan ini dibentuk, baru dewan bisa mengambil keputusan lewat paripurna.

"Maka APBDP menunggu pimpinan DPRD defenitif. Itupun kalau bisa disahkan. Kalau pimpinan defenitif selesai sebelum akhir September. Maka saya menilai APBDP terancam tidak ada," kata Andi Putra. (Tribunpekanbaru.com/Dian Maja Palti Siahaan)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved