Berita Riau

Lembaga Adat Melayu Riau Upayakan Pengakuan Hak Hutan Adat dan Tanah Ulayat

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berupaya memperjuangkan pengakuan hak hutan adat dan tanah ulayat.Upaya dengan audiensi bersama pemda se-Riau

Lembaga Adat Melayu Riau Upayakan Pengakuan Hak Hutan Adat dan Tanah Ulayat
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Logo LAM Riau 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berupaya memperjuangkan pengakuan hak hutan adat dan tanah ulayat. Upaya tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan menggelar audiensi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

"Kami sudah datang dan beraudiensi dengan Bupati Siak pada 28 Agustus 2019 kemarin. Bupati Siak menerima dan juga mendukung upaya ini," kata Dewan Pengurus Harian LAMR Riau Syahril Abubakar yang bergelar Datuk Seri, Minggu (8/9/2019).

Waktu itu, ia didampingi sejumlah pengurus LAMR di antaranya Nasir Penyalai, Khairul Zainal, Hermansyah, Asral Aman, Gamal Abdul Nasir, dan Risman Hakim.

Dalam rombongan turut serta utusan sejumlah NGO pegiat masyarakat adat yang tergabung dalam Tim Tanjak, di antaranya NGO WRI, Yayasan Pelopor Bahtera Alam, Aman, dan beberapa perkumpulan aktivis kehutanan lainnya.

Selain itu rombongan juga membawa serta Datin Lembut dan pemuka adat dari masyarakat adat dari Muara Sakal Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu Bupati Alfedri yang menyambut rombongan, tampak didampingi Asisten Administrasi Umum Jamaluddin, Asisten Pemkesra Budhi Yuwono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Siak Yurnalis, Kepala Distransnaker Siak Amin Budyadi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Budiman Safari, Kabag Pertanahan Setdakab Siak Romi Lesmana, Kadis Pariwisata Siak Fauzi Asni serta Ketua Dewan LAMR Siak Wan Said dan pengurus DPH LAMR Siak Zulfahri.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan kepentingan hak-hak ulayat masyarakat adat. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak.

Upaya itu tidak terlepas dari kaitan sejarah masyarakat adat dan Kesultanan Siak di masa lalu, dan terbitnya kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan angin segar bagi pengakuan atas hak tanah ulayat masyarakat adat.

"Kami berpandangan bahwa pernah berdiri Kesultanan Siak di Kabupaten Siak ini, dengan tanah-tanah ulayat masyarakat adatnya yang bertebaran di wilayah Kabupaten Siak, sebagai rujukan agar Kabupaten Siak dapat diperjuangkan untuk segera dituntaskan hak atas tanah masyarakat adatnya," kata Syahril Abubakar.

Ia melanjutkan, Siak jauh-jauh hari sudah punya perda terkait Desa Adat. Menurut dia, Pemkab Siak sangat mendukung penuh upaya pengakuan hutan adat dan tanah ulayat.

Halaman
123
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved