TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelontorkan anggaran untuk hingga mencapai Rp318 miliar untuk bantuan keuangan desa.

Meski sempat diprotes dan dikritik anggota DPRD Riau, bantuan keuangan desa ini tetap akan disalurkan.

Bantuan keuangan desa ini pun sudah dimasukkan di APBD Perubahan 2019.

"Target kita November sudah disalurkan. Karena sekarang kan APBD-P sedang diverifikasi di Kemendagri," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Syarifuddin AR, Selasa (10/9/2019).

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu dokumen dari masing-masing desa yang nanti diusulkan untuk pencairan bantuan keuangan tersebut.

Sebab untuk mencairkan dana tersebut, pemerintah desa harus mengajukan dokumen pencairan ke Pemprov Riau.

"Jadi dokumen pencairan itu untuk memastikan desa tersebut sudah menjadi desa definitif, dan memastikan rekening desa. Karena rekeningnya harus rekening desa, tidak boleh rekening kepala desanya," katanya.

Selain itu, di dalam dokumen pencairan tersebut juga disebutkan peruntukan dana bantuan keuangan tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha apa saja.

Baca: Gudang Lagu MP3, Lagu Andmesh Hanya Rindu, Lengkap dengan Lirik dan Kunci Gitar Hanya Rindu - Video

Baca: Dicukur 3 Gol Tanpa Balas, Tonton Hasil & VIDEO Cuplikan Gol Indonesia vs Thailand di Sini

Sebab bantuan keuangan ini memang untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMdes.

"Dokumen pencairan itu juga untuk memastikan apa yang diatur di Juknis bisa berjalan sesuai peruntukannya. Jadi anggaran itu ditransfer dari provinsi ke kas desa," katanya.