Seperti diketahui, bantuan keuangan desa dan kecamatan yang dianggarkan di APBD-P 2019 menuai protes dari kalangan legislatif di DPRD Riau.

Para wakil rakyat ini mempertanyakan apakah anggaran bantuan keuangan desa dan kecamatan yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar lebih ini termasuk bantuan khusus atau bantuan umum.

"Kalau bantuan khusus itu harus pakai proposal sebagai dasar hukumnya. Kalau tidak, silakan saja diberikan bantuan, tapi bantuan umum. Ini harus dijelaskan, kerana kita tidak mau di kemudian hari nanti kita diseret-seret," kata Masnur, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan Masnur disela rapat Rapat Paripurna Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda Perubahan APBD Riau 2019 sekaligus persetujuan dan pendapat akhir kepala daerah di gedung DPRD Riau bulan Agustus lalu.

Masnur juga mempertanyakan kebijakan Pemprov Riau yang menganggarkan bantuan keuangan tersebut.

Sebab sejumlah anggota dewan mengaku tidak pernah disetujui oleh TAPD saat mengusulkan pokok pikirannya yang menyangkut dengan bantuan keuangan ke daerah-daerah.

"Sebelumnya kita sudah bicarakan soal bantuan keuangan untuk kabupaten. Bahkan saat kami menyampaikan usulan program dan pokok pikiran, tidak ada bantuan keuangan untuk kabupaten. Tapi ini kok ada bantuan keuangan untuk desa dan kecamatan," katanya.

Sementara juru bicara Banggar DPRD Riau, Marwan Yohanes mengatakan, pemberian bantuan keuangan untuk kecamatan dan desa total anggarannya mencapai Rp 234 miliar.

Anggaran tersebut disalurkan ke 1.591 desa.

Masing-masing desa mendapatkan jatah Rp 200 juta sehingga tengan total anggaran Rp318 miliar lebih.