Kemendagri Selesai Evaluasi APBD P Riau 2019, Perjalanan Dinas Paling Disorot

Kemendari sudah selesai mengevaluasi APBD Perubahan Riau 2019. Anggaran perjalanan dinas pejabat paling disorot.

Kemendagri Selesai Evaluasi APBD P Riau 2019, Perjalanan Dinas Paling Disorot
internet
Ilustrasi 

tribunpekanbaru.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah menerima salinan berkas evaluasi APBD Perubahan 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/9).

Dengan sudah rampungnya evaluasi di Kemendagri, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pekan depan akan membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 bersama DPRD Riau.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi, Rabu (11/9) di Kantor Gubernur Riau menyebutkan, tanggal 17 September nanti ditargetkan APBD-P 2019 sudah bisa dijalankan. Target tersebut ditetapkan sesuai batas waktu dari Kemendagri, yaitu selama 7 hari setelah hasil evaluasi APBD-P diserahkan pada 10 September lalu.

"Kemendagri memberi waktu 17 September itu APBD-P harus sudah ditetapkan, dan kita sudah bisa melaksanakan kegiatan di APBD-P. Jadi hal-hal yang berkenaan di APBD-P, teman-teman OPD sudah bisa jalankan," katanya.

Syahrial Abdi mengklaim, pembahasan APBD-P 2019 lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yang biasanya disahkan pada Bulan Oktober atau November.

"Jadi tidak ada alasan lagi OPD tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, terutama terhadap kegiatan yang berkenaan dengan kajian dan lainnya," ujarnya.

Sementara saat disinggung terkait apa saja catatan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, Syahrial menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan rasionalisasi.

"Iya, yang paling disorot itu masalah perjalanan dinas. Kita diminta untuk melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan diminta untuk disesuaikan kembali," katanya. (smg)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: rinaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved