Update Jokowi Bikin Istana Papua, FKPPI Jatim Sebut 'Jangan Hanya Papua, Tapi Juga Aceh'

Update Jokowi Bikin Istana Papua, FKPPI Jatim Sebut 'Jangan Hanya Papua, Tapi Juga Aceh'

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Jokowi diminta banyak membangun istana di berbagai daerah.

Bukan hanya Istana Bogor di pulau Jawa, namun bisa Istana Papua, Istana Kalimantan, Istana Aceh dan istana-istana lainnya.

"Polemik Papua sebenarnya hanya karena kita kurang dekat. Papua seperti jauh di seberang timur, Aceh terlihat jauh di seberang barat. Karena istana presiden hanya ada di pulau Jawa yakni Istana Bogor," kata Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Timur, Gatot Sudjito, Kamis (12/9/2019).

Baca: Munaslub APSI-PTMA Jadi Ajang Berbagi Ilmu Informatika

Karena itu dia sangat mendukung jika Presiden Jokowi berencana membangun istana di Papua.

"Kalau bisa jangan hanya istana Papua, Istana Kalimantan, Istana Aceh dan istana-istana lainnya agar kita semakin dekat," jelasnya.

Esensi kebhinekaan bangsa Indonesia, kata dia, adalah kesetaraan dan kesamaan hak dalam memperoleh layanan, meski bangsa Indonesia ini berada di berbagai kultur daerah seperti di pegunungan, perkotaan, hutan dan pantai.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan membangun Istana Presiden di Jayapura, ibu kota Papua, mulai tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Dalam pertemuan ini, hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Baca: Sedang Berlangsung Video Streaming Persita Vs Sriwijaya FC, Live TV One, Persita Unggul 1 Gol

Tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo meminta Presiden tidak khawatir mengenai ketersediaan lahan.

Sebab, ia mengaku siap menyumbangkan lahannya seluas 10 hektar untuk membangun Istana di Jayapur. (*)

Jokowi Mau Bangun Istana Presiden di Papua, Natalius Pigai: Rakyat Papua Tak Butuh, yang Minta Siapa

TRIBUNPEKANBARU.COM -  Mantan komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai, menilai Istana Presiden yang rencananya dibangun di Papua, belum dibutuhkan rakyat di Papua.

Tapi, Natalius Pigai mempersilakan Presiden Jokowi bila mau membangun Istana Presiden di Papua.

Natalius Pigai menilai, kondisi di Papua saat ini masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.

"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.

Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.

"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.

Begitu juga dengan istana kepresidenan, Natalius juga tak mempersoalkan hal tersebut.

Sebab, itu bukan kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan presiden.

"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.

Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.

"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.

Kelima, mereka meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.

Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.

Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.

"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai.

Bisik-bisik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/9/2019).

Abisai Rollo, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden.

Satu di antaranya ialah untuk membangun Istana Presiden di Jayapura.

"Kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan Istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini (adalah) yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua," ujarnya dalam keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Selasa.

Menanggapi aspirasi dan permintaan para tokoh Papua tersebut, Presiden Jokowi mulanya mengutarakan bahwa pembangunan Istana Presiden di Papua terbentur pada persoalan ketersediaan lahan.

Jokowi kemudian menanyakan kepada perwakilan tokoh Papua yang menyatakan bahwa di Jayapura terdapat lahan yang siap digunakan.

"Mengenai Istana Presiden. Ini yang di sana (Papua) itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan? Benar? Sepuluh hektare gratis?" tanya Presiden.

Sebelumnya, Abisai Rollo yang menyampaikan aspirasi para tokoh Papua yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menyumbangkan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

Ia menuturkan bahwa masyarakat Papua ingin agar ke depan Presiden tak hanya dapat berkantor di Kalimantan setelah pemindahan ibu kota, tapi juga berkantor di Papua.

"Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua berubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua," ucap Abisai.

Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Presiden Jokowi kemudian berbincang terlebih dahulu dengan menteri yang mendampinginya.

"Enggak, ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya sudah ngomong iya, duitnya (malah) enggak ada," ujarnya.

"Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun. Sudah. Dicatat," imbuh Presiden yang kemudian membuat seluruh tamu undangan bersorak dan membuat riuh ruangan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Kata pengamat

Pengamat politik, Leo Agustino menilai positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun Istana Presiden di Papua pada 2020.

Rencana membangun Istana Presiden di Papua ini sebagai jawaban Jokowi saat perwakilan Papua mengusulkannya ke Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Leo Agustino menjelaskan, bangunan Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai kehadiran negara di Papua.

"Kehadiran Istana perlu dimaknai sebagai kehadiran negara ke tanah Papua. Istana diharapkan bisa langsung mendengar kebutuhan dan tuntutan warga," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Tapi juga harus diperhatikan, menurut Leo Agustino, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Pendekatan yang multi-wajah sehingga persoalan yang selama ini gagal diselesaikan; dapat terselesaikan dengan pendekatan multiwajah ini. Salah satu pintu masuknyam hadirnya negara melalui bangunan Istana di tanah Papua," jelas Leo Agustino.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni