Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden Jadi Tamparan Keras Bagi Jokowi

Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera Bivitri Susanti menilai, penyerahan mandat KPK menjadi tamparan keras

Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden Jadi Tamparan Keras Bagi Jokowi
GRAFIS/TRIBUNNEWS
Grafis terkait Revisi UU KPK dan proses pemilihan Komisioner serta Ketua KPK oleh DPR. TRIBUNNEWS/TIM GRAFIS 

Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden Jadi Tamparan Keras Bagi Jokowi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera Bivitri Susanti menilai, penyerahan mandat KPK menjadi tamparan keras untuk Presiden.

Penyerahan mandat pengelolaan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden oleh para pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dilakukan Jumat (13/9/2019) kemarin.

"Ini tamparan keras bagi Presiden maupun pihak-pihak lain yang tidak memahami konteksnya (revisi UU KPK) adalah pelemahan," ujar Bivitri kepada Kompas.com, Jumat.

"Bukan tidak memahami, tapi memang ada dukungan dari semua bahwa yang diinginkan adalah pelemahan KPK," kata dia.

Baca: Hampir 50 Ribu Hektar Lahan Terbakar di Riau, Kepala BNPB Soroti Kepedulian Pemerintah Daerah

Ketua KPK, Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Dalam keterangannya, ketiga pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo terkait menyikapi sejumlah serangan terhadap KPK belakangan ini.
Ketua KPK, Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). Dalam keterangannya, ketiga pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo terkait menyikapi sejumlah serangan terhadap KPK belakangan ini. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Menurut Bivitri, langkah pimpinan KPK tersebut patut diapresiasi karena menyerahkan mandat kepada Presiden bukanlah suatu kemunduran.

KPK, kata dia, justru ingin memperlihatkan ketiadaan dukungan lagi dari Presiden Jokowi kepada lembaga antirasuah itu.

"Artinya mereka (pimpinan KPK) menyatakan secara politik, kelihatan sekali mereka tidak bisa lagi membendung tidak adanya dukungan Presiden kepada KPK," kata dia.

Apalagi, surat presiden (surpres) yang dikirim sebagai persetujuan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dinilainya tak masuk akal.

Ketergesaan membuat undang-undang hanya dalam 10 hari dinilainya sudah menandakan bahwa Presiden Jokowi tak mempunyai keinginan lagi untuk memberantas korupsi.

Halaman
12
Editor: Ilham Yafiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved