Indragiri Hilir

Setelah Aksi Sejak Pagi, Massa Mahasiswa Akhirnya Ditemui Ketua DPRD Inhil Setelah Pelantikan

Mahasiswa massa aksi demo akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam halaman Gedung DPRD Inhil, Senin

Setelah Aksi Sejak Pagi, Massa Mahasiswa Akhirnya Ditemui Ketua DPRD Inhil Setelah Pelantikan
Tribun Pekanbaru/T Muhammad Fadhli
Kordinator aksi APMI M. Husaini menyerahkan kertas tuntutan yang telah ditanda tangani kepada Ketua Sementara DPRD Inhil, H. Ferryandi di depan pintu masuk lobby Kantor DPRD Inhil, Senin (16/9/2019). 

Setelah Aksi Sejak Pagi, Massa Mahasiswa Akhirnya Ditemui Ketua DPRD Inhil Setelah Pelantikan

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Mahasiswa massa aksi demo yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Inhil akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam halaman Gedung DPRD Inhil, Senin (16/9/2019) sekitar pukul 12.30 WIB.

Setelah dari awal acara pelantikan Anggota DPRD Inhil berkumpul dan menggelar aksi di luar pagar halaman Kantor DPRD Inhil, massa aksi akhirnya ditemui oleh Ketua sementara DPRD Inhil, H Ferryandi dan Wakil Ketua DPRD Inhil, Indra Gunawan dan Samino yang telah selesai mengikuti pelantikan.

Ketua Sementara DPRD Inhil beserta Wakilnya berhasil bernegoisasi dengan massa yang memblokade pagar masuk gedung dewan, sehingga para tamu undangan pelantikan DPRD Inhil yang ingin keluar gedung terhalangi.

Setelah bernegosiasi, satu persatu massa mahasiswa di persilahkan masuk di bawah pengawalan ketat petugas Polri dan TNI.

Baca: SESAAT LAGI LIVE STREAMING Kualifikasi Piala Asia U16 Indonesia Vs Filipina, Tonton di Sini (VIDEO)

Ketua sementara DPRD Inhil H. Ferryandi bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD Inhil lainnya menyambut massa dan menggelar dialog bersama perwakilan massa aksi dengan duduk bersama di depan pintu masuk lobi kantor DPRD Inhil.

Massa APMI yang diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutannya kepada DPRD Inhil menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Massa menuntut pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Tata niaga bisa segera di terapkan untuk menstabilkan harga kelapa karena dua Peraturan Daerah (Perda) ini dinilai tidak berjalan.

“Bagaimana kabarnya, 5 tahun lalu kami disini, dan sampai hari ini belum juga ada tindak lanjutnya. Diawal jabatan bapak ibu ini kami ingatkan,” ujar Koordinator aksi M. Husaini.

Selanjutnya Massa menuntut DPRD Inhil serius dalam pengawasan kinerja pemerintah, produktif menjalankan fungsi legislasi dan budgeting.

Halaman
123
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved