Kemendagri Tuntaskan Evaluasi APBD Perubahan Riau 2019

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pekan ketiga September ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) P Riau 2019 sudah bisa dilaksanakan.

Kemendagri Tuntaskan Evaluasi APBD Perubahan Riau 2019
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pekan ketiga September ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) P Riau 2019 sudah bisa dilaksanakan.

Pihaknya sejauh ini sudah menyerahkan hasil evaluasi APBD P 2019 dari Kemendagri.

"Kamis kemarin hasil evaluasi dari Kemendagri sudah kita sampaikan ke DPRD Riau dan sudah disetujui oleh dewan dalam rapat yang dipimpin oleh Pak Sukarmis (Ketua DPRD Riau sementara-red)," kata Plh Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, Jumat (20/9/2019).

"Kita masih menunggu selesai Perdanya dan sudah diundangkan sudah bisa kita laksanakan," imbuhnya.

Saat ini kata Ahmad Syah, seluruh OPD sedang menserasikan antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang dimasukkan di APBD Perubahan.

Sebelumnya, Pemprov sudah menerima salinan berkas evaluasi APBD Perubahan 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (11/9/2019) lalu.

Baca: Tonton Live Streaming Liga 2 Babel United Vs PSPS Riau , Pantau Live Score Disini (VIDEO)

Baca: Layani Pasien Asap Karhutla, Umri dan Muhammadiyah Buka Posko 24 Jam

Dengan sudah rampungnya evaluasi di Kemendagri, maka Pemprov Riau pekan depan akan membahas APBD-P 2019 bersama DPRD Riau.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi mengklaim, pembahasan APBD-P 2019 lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya disahkan pada Oktober atau November.

"Jadi tidak ada alasan lagi OPD tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, terutama terhadap kegiatan yang berkenaan dengan kajian dan lainnya," ujarnya.

Sementara saat disinggung terkait apa saja catatan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, Syahrial menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan rasionalisasi.

"Iya, yang paling disoroti itu masalah perjalanan dinas. Kita diminta untuk melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan diminta untuk disesuaikan kembali," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved