Udara Sudah Level Bahaya, IDI Harap Pemda Riau Tidak Segan Terima Bantuan

Udara Sudah Level Bahaya, IDI Harap Pemda Riau Tidak Segan Terima Bantuan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau, Minggu (22/9/2019), mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar segera menetapkan status darurat bencana nasional kabut asap di Riau.

Ketua IDI Riau Zul Asdi mengatakan status tersebut harus segera ditetapkan agar upaya dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa dilakukan secara maksimal.

Baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sehingga bencana kabut asap ini bisa segera diatasi.

Lebih lanjut, dalam menyikapi keadaan ini ia mengimbau agar Pemprov Riau tidak segan untuk menerima bantuan.

"Karena udara di Riau sudah berbahaya bagi kesehatan, jadi ini sudah layak dijadikan sebagai bencana nasional. Kita juga berharap agar pemerintah daerah jangan segan-segan untuk menerima bantuan," ujarnya.

Baca: FOTO: Kabut Asap di Pekanbaru Minggu 22 September Semakin Pekat

Baca: Akui Pendidikan di Pekanbaru Lumpuh Dua Pekan Akibat Kabut Asap, Wawako Ayat Cahyadi Berharap Hujan

Status darurat bencana nasional kabut asap tersebut sudah seharusnya ditetapkan menyusul kondisi udara di Riau yang sudah menyentuh pada level berbahaya.

"Kita dari IDI Riau sudah melakukan kajian dan sudah kirimkan rekomendasi dari hasil kajian itu ke DPRD Riau untuk diteruskan ke Pemprov Riau agar bencana kabut asap di Riau segera ditetapkan statusnya menjadi darurat bencana nasional," kata Ketua IDI Riau, Zul Asdi, Minggu (22/9/2019).

Seharusnya, kata Zul Asdi, jika melihat kondisi udara yang sudah berada di level berbahaya ini, masyarakat harus dievakuasi atau diungsikan ke wilayah yang bebas dari kabut asap.

"Tapi persoalannya, kemana masyarakat kita ini mau dievakuasi, karena hampir semua daerah di Sumatera ini terkena kabut asap dan tidak semua orang punya biaya untuk melakukan evakuasi," katanya.

Sehingga tidak ada cara lain, satu-satu cara adalah dengan memadamkan titik-titik api yang membakar hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Riau dan beberapa provinsi tetangga.

"Untuk jangka pendek bisa dilakukan dengan mendirikan rumah singgah kedap asap dan IDI Riau sudah melakukannya," sebutnya.

Baca: Gubernur Riau Syamsuar Instruksikan Bupati Hingga Kepala Desa Gelar Salat Istisqa Serentak

Baca: Belum Genap Satu Bulan, 32. 644 Warga Riau Terserang ISPA Akibat Udara Terpapar Kabut Asap

Baca: Akui Pendidikan di Pekanbaru Lumpuh Dua Pekan Akibat Kabut Asap, Wawako Ayat Cahyadi Berharap Hujan

Meski sejauh ini sudah banyak berdiri rumah singgah, namun pihaknya berharap agar rumah singgah yang didirikan oleh berbagai kalangan ini, baik pemerintah maupun swasta ini benar-benar sesuai standar.

"Jangan sekedar ada saja," tegas Zul Asdi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau diberitakan menolak bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta terkait penanggulangan Karhutla.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan, pihaknya tidak membutuhkan bantuan personel pemadam dari Pemprov DKI Jakarta, karena petugas pemadam karhutla di Riau masih mencukupi.

"Bukan kami tolak, tapi kami belum membutuhkan bantuan tersebut karena personel kami masih cukup untuk (menanggulangi karhutla) ini," ucap Edwar, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (17/9/2019).

Menurut Edwar, saat ini titik panas atau hotspot juga tidak banyak di wilayah Riau. Bantuan dari DKI Jakarta sebaiknya dikirim saja ke daerah yang banyak titik api.

Sehingga asapnya tidak berdampak ke wilayah Riau.

Diberitakan Kompas.com, sikap Riau yang menolak bantuan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tak diambil pusing DKI.

Bantuan petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya dialihkan ke Kalimantan Tengah atau Palangkaraya.

Sebanyak 65 petugas dari Pemprov DKI sebelumnya ditolak oleh Pemprov Riau.

Saat ini kondisi di Palangkaraya tergolong berat dan masih membutuhkan bantuan untuk pemadaman.

"Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Dan yang mengarahkan adalah Kementerian Dalam Negeri," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2019).

Terkait bantuan 65 tenaga yang ditolak oleh Pemprov Riau, Anies menyebut, memang sedari awal Pemprov DKI tidak langsung mengirimkan bantuan ke sana.

Mekanismenya, bantuan dari Pemprov ditangani oleh Kemendagri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami kan enggak kirimkan ke sana, kita kirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana. Jadi memang koordinasinya dengan kemendagri," ujar Anies.

Ia bersyukur jika saat ini Riau tak memerlukan bantuan karena sudah bisa menangani karhutla.

"Kalau kami senang sekali kalau Riau sudah bebas asap. Alhamdulillah kalau Riau sudah bebas asap, kita bersyukur," tutupnya. (*)