Berita Riau

KPU Siak Riau Dapat Dana Hibah Rp 26,5 Miliar, Bawaslu Rp 10,8 Miliar untuk Pilkada 2020

KPU Kabupaten Siak mendapat anggaran Rp 26,5 miliar sedangkan Bawaslu Siak Rp 10,8 miliar untuk Pilkada 2020.

KPU Siak Riau Dapat Dana Hibah Rp 26,5 Miliar, Bawaslu Rp 10,8 Miliar untuk Pilkada 2020
istimewa
Bupati Siak Alfedri foto bersama dengan Ketua KPU Siak Ahmad Rizal dan Ketua Bawaslu M Rohyani serta jajaran seusai menandatangani NPHD Pilkada Siak 2020, Selasa (1/10/2019) di aula kantor bupati. 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - KPU dan Bawaslu Siak Kabupaten Provinsi Riau mendapat dana hibah dari Pemkab Siak. KPU mendapat anggaran Rp 26,5 miliar sedangkan Bawaslu Rp 10,8 miliar.

Kepastian itu diperoleh setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Siak 2020, Selasa (1/10) di aula kantor bupati oleh Ketua KPU Siak Ahmad Rizal dan Ketua Bawaslu Siak M Rohyani.

Anggaran tersebut di bawah jumlah yang duajukan kedua instansi penyelenggara Pemilu itu.

KPU mengajukan anggaran Rp 32 miliar sedangkan Bawaslu Rp 16 miliar. Anggaran itu harus dicukupkan untuk penyelengaraan Pilkada Siak 2020 dengan rencana anggaran untuk 4 pasang kandidat.

"Ya bagi kami, cukup tak cukup harus dicukupkan. Meskipun realisasinya di bawah yang kita ajukan," kata Ahmad Rizal.

Ahmad Rizal tetap optimistis bisa menyelenggarakan Pilkada Siak 2020 dengan lancar. Sebab, budget yang dianggarkannya untuk 4 pasang kandidat. Bila kandidat lebih dari 4 pasang, maka KPU bisa mengajukan anggaran tambahan.

"Kalau nanti ada PSL, PSU dan lain sebagainya kita juga masih bisa ajukan anggaran tambahan sesuai keperluan," kata Ahmad Rizal.

Menurut dia, dana hibah tersebut akan digunakan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan bupati dan wakil bupati, kampanye, pungut hitung dan lain-lain.

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk badan penyelenggaraan ad hoc. Penyelenggara ad hoc yang dimaksud meliputi tiga kelompok, yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Anggaran tersebut lebih besar digunakan untuk penyelenggara ad hoc. Ketiganya diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," jelas Ahmad Rizal.

Halaman
12
Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved