Pelalawan

KPU Ajukan Rp 29 M, Bawaslu Usulkan Rp 13.9 M, NPHD Anggaran Pilkada Pelalawan Riau 2020 Diteken

NPHD diteken langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris sebagai kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

KPU Ajukan Rp 29 M, Bawaslu Usulkan Rp 13.9 M, NPHD Anggaran Pilkada Pelalawan Riau 2020 Diteken
Istimewa
Penandatanganan NPHD anggaran Pilkada Pelalawan tahun 2020 antara Bupati Pelalawan, KPU, dan Bawaslu di ruang kerja Bupati Harris, Selasa (1/10/2019) lalu. 

KPU Ajukan Rp 29 M, Bawaslu Usulkan Rp 13.9 M, NPHD Anggaran Pilkada Pelalawan Riau Tahun 2020 Diteken

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mendatang telah ditandatangani pada Selasa (1/10/2019).

NPHD diteken langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris sebagai kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penandatanganan NPHD dilakukan di ruang kerja Bupati Harris disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Adi Sukemi, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin.

Baca: Remaja Tewas Saat Tidur, Tersengat HP Tertindih Ketika Dicharge, Ini 10 Tips Agar Charge Aman

Baca: Viral Curhat Ibu di Nikahan Anaknya, Diusir dan Dipelengosi Menantu di Pelaminan

Menurut Ketua KPU Pelalawan, Wan Kardi Wandi, anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 yang diajukan pihaknya mencapai Rp 29 Miliar lebih.

Dengan asumsi empat Pasangan Calon (Paslon) yang akan bertarung, tiga paslon diusung oleh Partai Politik (Parpol) dan satu Paslon jalur independen.

"Besaran anggaran memang naik dibanding Pilkada tahun 2015 lalu. Semuanya sudah kita terangkan dalam proposal kita," kata Wan Kardi Wandi kepada tribunpelalawan.com, Rabu (2/10/2019).

Wan Kardi menjelaskan, kenaikan anggaran pesta demokrasi ini diakibatkan meningkatnya besaran honor para penyelenggara Pilkada mulai dari KPPS hingga PPK.

Selain itu jumlah personilnya juga bertambah seiring Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertambah.

"Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, kenaikannya sampai 100 persen. Itu yang mempengaruhi anggaran tersebut, termasuk kenaikan harga lainnya," tambah Wan Kardi.

Ia berharap besaran dana yang diajukan bisa direalisasikan saat pembahasan antara Pemda dengan DPRD Pelalawan. Agar proses tahapan Pilkada bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

Demikian halnya dengan Bawaslu yang anggarannya juga merangkak naik dari sebelumnya.

Baca: Kasus Pembunuhan Sadis oleh Dua Bersaudara di Riau, Sang Kakak Divonis Hukuman Seumur Hidup

Baca: Teror Buaya Penunggu Sungai Buluhala Riau Terjadi Lagi, Itasari Diseret ke Dalam Air Saat Mencuci

Bawaslu Pelalawan mengusulkan dana Rp 13,9 M yang membiaya seluruh kegiatan dan operasional pengawasan hingga tahapan pemilihan orang nomot satu di Pelalawan itu selesai.

"Kalau dulukan pengawas TPS tidak ada, sekarang sudah. Jika dikalikan 450 TPS dengan honornya yang ada, itu yang meningkat," terang Ketua Bawaslu Pelalawan, Mubrur S.Pi. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung).

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved