Berita Riau

Gesa Kebijakan Tata Ruang,Sekda Siak Hadiri FGD, Koordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang

FGD membahas terkait Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), perumusan konsep perencanaan, tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang.

Gesa Kebijakan Tata Ruang,Sekda Siak Hadiri FGD, Koordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang
istimewa
Sekdakab Siak TS Hamzah berbicara pada FGD yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kamis (3/10/2019) di Pekanbaru. 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK- Sekdakab Siak TS Hamzah menggesa kebijakan tata ruang karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui zonasi demi keberlanjutan pembangunan.

Pemkab Siak juga berkoordinasi dengan Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR) dan pihak terkait.

"Kita butuh zonasi yang jelas, sesuai rencana tata ruang. Kita juga hadir pada FGD yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, kemarin di Pekanbaru," kata TS Hamzah, Jumat (4/10/2019).

FGD membahas terkait Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), perumusan konsep perencanaan, tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan Sub Bagian Wilayah Perkotaan (SBWP). Selain itu juga dibahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR BWP Perkotaan ibukota Kabupaten Siak, Kota Siak Sri Indrapura.

Rangkaian pembahasan rencana kebijakan tata ruang tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS). Sedangkan penyusunan Materi Teknis RDTR Kabupaten Siak sebagai salah satu dari 57 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah.

Menurut Hamzah, Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai dasar dalam penertiban izin pemanfaatan ruang untuk investasi daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

"Hal ini sudah kita antisipasi dan sudah kita laksanakan. Kegiatan ini sangat penting untuk kemajuan Kota Siak Sri Indrapura Ibukota Kabupaten Siak, yang menjadi salah satu dari lima barometer untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau," ungkap Hamzah.

Melalui kegiatan ini, Hamzah juga berharap Pokja KLHS yang terintegrasi dengan Tim Penyusun RDTR dapat segera terbentuk, sehingga segera mengalokasikan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019-2020 untuk keperluan penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ.

Ia juga mengatakan akan segera melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga teknis terkait. Hal itu dimaksudkan dalam penyusunan materi dan naskah akademis, Ranperda serta album peta. Penyusunan itu juga melibatkan DPRD kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ. Sebab, RDTR dan PZ sudah termasuk dalam pengagendaan penyusunan dan penetapan Ranperda dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2019 - 2020.

"Kolaborasi peran dan fungsi masing-masing unsur terkait di daerah mutlak diperlukan. Sebab kita harus mewujudkan kesesuaian data dan perencanaan, sehingga pemanfaatan dari kegiatan pembangunan dapat membawa hasil yang maksimal dan optimal," sebutnya

Secara khusus kata Hamzah, Pemkab Siak menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya FGD itu. Ia bisa menggesa agar kemetrian mempercepat pelaksanaan. Sebab, urgensi pelaksanaan agenda terkait dan materi pembahasannya sangat diperlukan oleh masing-masing daerah kabupaten dan kota di Riau.

"Kita di Siak juga sangat memerlukan itu," kata dia.(tribunsiak.com/mayonal putra)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved