Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Keberpihakannya dalam Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK mengingatkan Presiden Joko Widodo soal keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi

Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Keberpihakannya dalam Pemberantasan Korupsi
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/10/2019)(KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN) 

Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Keberpihakannya dalam Pemberantasan Korupsi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan Presiden Joko Widodo soal keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi.

Mereka meminta agar Presiden Jokowi bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) terhadap UU KPK hasil revisi yang disahkan DPR.

Hal itu dinilainya untuk membuktikan janji Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

Baca: Pengungsi Wamena Asal Sumbar Diterbangkan dari Makassar ke Padang

Baca: Jokowi Berada di Urutan 13 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia di bawah Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani

"Presiden harus membuktikan janji yang sempat diucapkan dan dituangkan dalam Nawa Cita dan saat berkampanye beberapa waktu lalu," kata anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam Konferensi Pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (6/10/2019).

"Presiden Joko Widodo kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu antikorupsi," ujar dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menilai, jika Presiden Jokowi tak menerbitkan perppu tersebut, Presiden Jokowi akan terkesan membiarkan kejahatan korupsi semakin berkembang.

Padahal, kata dia, syarat penerbitan perppu sudah terpenuhi. Perppu ini dinilainya mampu mengatasi sejumlah permasalahan hukum pasca-pengesahan UU KPK hasil revisi.

Syarat penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi dianggap telah terpenuhi sesuai syarat obyektif yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan itu menyebutkan bahwa ada tiga syarat.

Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Halaman
123
Editor: M Iqbal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved