Pilkada Riau 2020

Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020, DPD Golkar Intruksikan DPC Komunikasi Politik

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Riau 2020 dalam agenda Pilkada Serentak 2020 sudah menggaung, DPD Golkar intruksikan DPC lakukan komunikasi

Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020, DPD Golkar Intruksikan DPC Komunikasi Politik
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Pilkada Riau 2020 dalam Agenda Pilkada Serentak 2020, DPD Golkar Intruksikan DPC Komunikasi Politik 

Saat ditanya apakah nanti Golkar juga akan membuka penjaringan sebagaimana partai lainnya, Andi Rachman juga belum bisa memastikan karena masih menunggu petunjuk dari pusat.

Sebagaimana diketahui sembilan Kabupaten dan Kota di Riau yang ikut Pilkada Serentak 2020 itu adalah Rokan hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Siak, Indragiri Hulu, Siak, Pelalawan, Dumai.

Pezina, dan Pejudi Dilarang Maju di Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah merancang revisi Peraturan KPU ( PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.

KPU menyebut, rancangan Peraturan KPU ( PKPU) yang melarang pemabuk, pezina, dan pejudi maju dalam Pilkada Serentak 2020 merupakan turunan dari Undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Kita ini kan hanya menuangkan dalam PKPU sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Bahwa kemudian secara detail itu ada dalam penjelasan Undang-undang," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca: Waduh! Baru Dilantik Hampir Separuh Anggota DPR RI Sudah Berulah, Tak Hadir Sidang Paripurna MPR

Pasal 7 huruf i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota adalah yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

Larangan pencalonan seseorang dengan catatan perbuatan tercela, lanjut Evi, sebenarnya telah diatur dalam PKPU sebelum revisi, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Halaman
1234
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved