Tersebar Pesan WhatsApp Ahok Bakal Menjadi Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Peneliti ICW

Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut akan jadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), dan faktanya seperti apa?

Tersebar Pesan WhatsApp Ahok Bakal Menjadi Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Peneliti ICW
Tribunnews.com/Dennis Destryawan
Tersebar Pesan WhatsApp Ahok Bakal Menjadi Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Peneliti ICW 

Tersebar Pesan WhatsApp Ahok Bakal Menjadi Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Peneliti ICW

TRIBUNPEKANBARU.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut akan jadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), dan faktanya seperti apa?

Ahok dikatakan terpilih bersama mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Informasi tersebut sudah menjadi viral di media sosial ( Medsos) lewat pesan aplikasi WhatsApp.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Ucapan selamat atas terpilihnya Ahok dan Antasari Azhar sebagai dewan pengawas KPK. Kabar ini hoaks alias bohong
Ucapan selamat atas terpilihnya Ahok dan Antasari Azhar sebagai dewan pengawas KPK. Kabar ini hoaks alias bohong (Kolase TribunStyle.com/ Instagram Diera Bachir dan @nanyutamy78)

Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK(NA (beredar di WhatsAppGroup)

Baca: Viral Medsos, Peristiwa Dagu Bocah Laki-laki Ini Tersangkut Besi Pondasi, Netizen Geram dengan Warga

Baca: Asap Tipis Kembali Muncul, Hotspot di Riau Terpantau 28 Titik Senin 7 Oktober 2019

Baca: Sinopsis Drama Korea Left Handed Wife Tayang di Trans TV Senin 7 Oktober 2019

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Halaman
1234
Editor: Hendri Gusmulyadi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved