Jokowi Akan Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu? Mantan Ketua MK: Mana Mungkin

Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebut mantan Ketua MK

Jokowi Akan Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu? Mantan Ketua MK: Mana Mungkin
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Joko Widodo (Jokowi) 

MK pernah menerbitkan putusan mengenai syarat-syarat konstitusional sebagai ukuran keadaan “Kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menerbitkan Perppu.

Hal ini tertuang di putusan nomor :138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010.

Tiga syarat tersebut, yaitu pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, UU yang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai;

Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosudur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

76,3 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait respons publik terhadap Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR RI.

Dari 1.010 responden, sebanyak 70,9 persen publik menilai revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK.

Sementara 18 persen publik menilai revisi UU KPK sebagai bentuk penguatan KPK.

Sedangkan 11,1 persen publik mengaku tidak tahu.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved