Perpres Diteken Jokowi, Pidato di Luar Negeri Presiden Wajib Pakai Bahasa Indonesia

Presiden Indonesia, Wapres dan pejabat negara kini wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri.

Perpres Diteken Jokowi, Pidato di Luar Negeri Presiden Wajib Pakai Bahasa Indonesia
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yakni Randy (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Indonesia, Wapres dan pejabat negara kini wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. 

Hal itu diatus dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang baru saja ditandatangai oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wapres, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.

Baca: Jelang Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, Inikah Nama-nama Calon Menteri Jokowi dari PKB?

Baca: Ekonom Faisal Basri Soroti Kinerja Menteri Jokowi: Paling Parah adalah Menteri ESDM

Baca: Ini Daftar Pemimpin Dunia yang Bakal Hadir di Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken Perpres, Pidato Presiden di Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/14444481/jokowi-teken-perpres-pidato-presiden-di-luar-negeri-wajib-pakai-bahasa.

Editor: Sesri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved