Kepulauan Meranti

Belasan Guru Ijazah Diploma di Meranti Riau Terancam Tidak Dapat Tunjangan Tahun Ini

Belasan PNS di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti terancam tidak mendapatkan tunjangan karena tidak memiliki ijazah Sarjana.

Net
Ilustrasi 

Belasan Guru Ijazah Diploma di Meranti Riau Terancam Tidak Dapat Tunjangan Tahun Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Belasan orang guru pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terancam tidak mendapatkan tunjangan karena tidak memiliki ijazah Sarjana.

"Belum bisa dipastikan, tapi untuk data valid masih bermasalah, artinya saat memasukkan data dia minta harus memasukkan ijazah sarjana," ujar Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti Kabupaten Kepuluan Meranti, Triyono Minggu (14/10/2019).

Triyono mengatakan hal ini seturut edaran kementrian pendidikan dan kebudayaan  pada 5 November 2014, yang berbunyi tentang batas waktu pemenuhan kualifikasi akademik S1, D4 dan rasio peserta didik terhadap guru.

"Kesimpulannya guru harus memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 paling lambat 31 Desember tahun 2015." Ujar Triyono.

Rumah di Meranti Riau Dibobol Maling, Kamar Depan Berantakan dan Barang Hilang

Ditambahkannya apabila tidak dapat memenuhi kualifikasi sampai batas waktu tertentu maka guru akan kehilangan hak untuk tunjangan fungsional atau tunjangan profesi.

Dalam surat edaran tersebut Pemda juga diminta untuk mempersiapkan diri agar guru di wilayahnya bisa mendapatkan haknya sebelum batas waktu yang ditentukan.

Mengingat saat ini merupakan tahun ajaran 2019/2020 maka persyaratan tersebut harus dilengkapi paling lambat 31 Desember 2019 agar SK tunjangan bisa dikeluarkan.

Dikatakan Triyono masih ada sekitar 15 guru dengan ijazah SMA yang masih belum memenuhi kualifikasi.

"Tapi ada yang sedang kuliah juga, tapi simpedik dia (guru) yang tahu," ujar Triyono.

Dikatakannya sebelumnya para guru ini masih mendapatkan tunjangan, namun pada tahun ini setelah melakukan validasi nama melalui simpedik, para guru tersebut tidak lagi mendapatkan tunjangan.

"Nanti kita coba validasi lagi melalui sistem data, apabila validasi sahnya apabila sudah valid SK dari pusat bisa keluar dan dibayarkan," ujarnya.

Kasus Ikan Asin Galih Ginanjar vs Fairuz A Rafiq P21, Suami Barbie Kumalasari Siap Disidang

Apabila deadline hingga 31 Desember 2019 bisa menyertakan kualifikasi maka pihak Disdikbud Kepulauan Meranti akan melaporkan kepada pihak pusat agar tunjangan mereka tetap bisa dibayarkan.

"Kalau bisa selesai maka bisa nanti carry over, maksudnya dianggarkan pada tahun 2020 maka nanti double dia akan terima. Tapi yang pasti dengan bukti-bukti yang ada." Pungkas Triyono. (Tribunpekanbaru.com/Teddy Tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved