Sengketa Informasi Publik di Riau, Ini Kata Sekdaprov Riau tentang Kerja PPID Utama di Pemprov Riau

Sengketa Informasi Publik di Riau, Ini Kata Sekdaprov Riau tentang Kerja PPID Utama di Pemprov Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sengketa informasi publik di Riau bisa diselesaikan, ini kata Pj Sekdaprov Riau tentang kerja PPID Utama di lingkungan Pemprov Riau.

Dalam rangka memenuhi undangan Komisi Informasi (KI) Pusat untuk melakukan pemeringkatan atau KI Award, Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau H Ahmad Syah Harrofie langsung hadir menyampaikan pemaparan.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

Baca: 9 Ruko Terbakar di Riau, Saksi Mata Melihat Ada Ledakan, Pemicu Kebakaran Diduga Konsleting Listrik

Baca: RAZIA KTP di Riau, Jangan Lupa Bawa KTP Pemko Dumai Gelar Operasi Yustisi Kependudukan Selama 4 Hari

Baca: WAKIL RAKYAT Minta Pemprov Riau Perbaiki BUMD untuk Ikut Kelola Blok Rokan, Diskusi dengan LAM Riau

Baca: Pemprov Riau Pinjam Uang Rp 4,4 Triliun, Wakil Rakyat Tanyakan Bantuan Rumah Ibadah yang Belum Cair

Pj Sekdaprov Riau memaparkan bagaimana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mendukung dan mengawal keterbukaan informasi sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemaparan disampaikan di depan Komisioner KI Pusat, pakar keterbukaan informasi, serta Pakar Hukum Tata negara, Peneliti senior LIPI, Prof Siti Zuhro, bertempat di Hotel Mercure, Jakarta pada Kamis (17/10).

Dalam paparannya, Pj Sekdaprov menyebut bahwa PPID Utama Pemprov Riau sudah berjalan sesuai UU KIP dan Permendagri No 3/2017 tentang PPID.

PPID Utama Pemprov Riau dalam rangka mengawal keterbukaan informasi juga berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Riau.

Termasuk dengan NGO yang komit dengan keterbukaan informasi seperti Fitra Riau.

"Jadi masalah keterbukaan informasi dan transparansi ini sudah jadi komitmen kita," tegas Ahmad Syah.