Berita Riau

Sukses Tagih Rp1 M dari 50 Perusahaan Penunggak Iuran,BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari Pelalawan

Dari 50 perusahaan yang diundang datang untuk melunasi tunggakan iuran.Pihaknya berhasil menarik tagihan dengan total Rp 1.068.745.634 .

Sukses Tagih Rp1 M dari 50 Perusahaan Penunggak Iuran,BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari Pelalawan
istimewa
BPJS Ketenagakerjaan Pelalawan bersama Kejari Pelalawan mengundang 50 perusahaan penunggak iuran, Senin (14/10/2019). Tunggakan yang berhasil ditarik mencapai Rp 1 miliar lebih. 

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALANKERINCI - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pelalawan melakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran selama tahun 2019 ini.

BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan dalam menagih kewajiban seluruh badan usaha yang belum membayar iuran. Proses penagihan dilaksanakan sejak Senin (14/10/2019) lalu.

Di mana tim gabungan BPJS TK dan Kejari Pelalawan mengundang seluruh perusahaan atau badan usaha yang menunggak. Agar didata dan berikan penjelasan seputar utang yang harus ditunaikan perusahaan.

"Ada 50 perusahaan atau badan usaha yang kita undang. Untuk sementara itu data penunggak yang kita miliki," tutur Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Pelalawan, Dedi Pane, Rabu (16/10/2019).

Diterangkannya, dari 50 perusahaan yang diundang seluruh perwakilannya datang untuk melunasi tunggakan iuran. Pihaknya berhasil menarik tagihan dengan total Rp 1.068.745.634 pada tahap pertama ini.

Masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar tagihan ke BPJS TK dan hal itu akan ditindaklanjuti kembali bersama kejaksaan.

Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH melalui Kasi Datun Yongky SH MH menyebutkan, kerjasama yang dijalankan bersama BPJS TK berdasarkan kesepakatan yang diteken sejak awal dalam penagihan tunggakan iuran dari badan usaha.

Secara umum pihaknya memandang para perusahaan atau manajemennya masih kooperatif mengenai tunggakan ini. Hanya saja perlu mencocokan data-data yang dimiliki antar kedua pihak sebagai dasar penagihan.

"Kebanyakan masalah data saja. Ada karyawan yang hanya bekerja dua bulan dan keluar, ternyata tak dilaporkan. Alhasil tunggakan iurannya terhitung terus," terang Yongky.

Dijelaskannya, badan usaha semestinya rutin melaporkan jumlah karyawannya setiap bulan, agar pekerja yang sudah keluar didata dan tidak ditagih lagi.

Dalam hal anggaran sebenarnya perusahaan telah menyiapkan dana untuk pembayaran tunggakan. Tinggal menunaikan sesuai data tagihan saja.

Dari sisi hukumnya, lanjut Yongky, ada konsekuensi yang diterima perusahaan dan amanajemennya jika tidak menunaikan tunggakan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran tertulis, denda, dan sanksi pidana selama 6 bulan terhadap direkturnya.

"Tapi itu langkah terakhir. Sekarang kita buat pendekatan persuasif. Alhamdulillah hasilnya bagus dan mereka kooperatif," ucapnya. (Tribunpekanbaru.com/johannes tanjung)

Penulis: johanes
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved