Breaking News:

Berita Riau

Pertama Kali Terjadi di Riau, Pemilik Warung Miras Didenda Rp 500 Ribu Vonis Pengadilan Ini Sebabnya

Pertama kali terjadi di Riau, pemilik warung minuman keras atau miras didenda Rp 500 ribu vonis pengadilan, ini sebabnya

Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit
Pertama Kali Terjadi di Riau, Pemilik Warung Miras Didenda Rp 500 Ribu Vonis Pengadilan Ini Sebabnya 

Pertama Kali Terjadi di Riau, Pemilik Warung Miras Didenda Rp 500 Ribu Vonis Pengadilan Ini Sebabnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pertama kali terjadi di Riau, pemilik warung minuman keras atau miras didenda Rp 500 ribu vonis pengadilan, ini sebabnya.

Pengadilan Negeri (PN) Rengat memvonis Hendri Gunawan alias Adek, pemilik warung yang menjual minuman keras (Miras) di Rawajadi, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan hukuman denda Rp 500 ribu subsider 5 hari kurungan penjara.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

Baca: Seleksi CPNS 2019 di Riau, JADWAL Pengumuman dan BKP2D Pelalawan Tunggu Juknis Pelaksanaan Test CPNS

Baca: JADWAL Pendaftaran Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Gerindra untuk Pilkada Riau 2020

Baca: Festival Mandi Safar di Riau, Tasik Nambus Didatangi Ribuan Warga, Panitia Sediakan 4000 Kue Apam

Baca: Ditpolair Polda Riau Gerebek Gudang Penyimpanan 1.500 Ekor Belangkas, Hendak Diselundup ke Malaysia

Baca: 25 Sepeda Motor dari 95 Pelanggar Dijaring Petugas pada Hari Pertama Operasi Zebra 2019 di Riau

Adek merupakan pemilik warung miras yang terjaring oleh operasi yustisi gabungan Satpol PP Inhu, TNI dan Polri yang dilakukan di Kecamatan Rengat beberapa waktu lalu.

Kepala Satpol PP Inhu, Boby Rachmat melalui Kabid Ops Satpol PP Inhu, Aldiar Susenra menjelaskan sidang tipiring tersebut dipimpin oleh Hakim tunggal, Imanuel Marganda Putra Sirait pada Rabu (23/10/2019) kemarin.

"Sudah vonis kemarin, salinan putusannya kita terima Senin ini. Setelah salinan putusan tersebut diterima baru kita lakukan eksekusi," kata Aldiar, Kamis (24/10/2019).

Selanjutnya, yang melakukan eksekusi adalah Jaksa.

Aldiar menyampaikan apabila terpidana membayarkan denda maka tidak perlu dilakukan penahanan.

"Pembayaran denda langsung ke Kejaksaan Negeri selaku eksekutor dan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak," kata Aldir.

Halaman
12
Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved