Soal Jatah Menteri, Andi Arief: Dendam Megawati Tak Hanya pada SBY, Ternyata Turun pada AHY

Soal Jatah Menteri, Andi Arief: Dendam Megawati Tak Hanya pada SBY, Ternyata Turun pada AHY

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sudah melantik anak buahnya di Kabinet Maju, mulai dari jabatan menteri, setingkat menteri dan jabatan wakil menteri.

Baik menteri (34 orang), setingkat menteri (8 orang) maupun wakil menteri (12 orang), tak satu pun berasal dari Partai Demokrat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.

Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.

Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.

Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.

"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," kata dia.

Sejumlah tokoh yang berlatar belakang partai politik bergantian datang ke Istana Kepresidenan. Hingga Selasa (22/10/2019) siang ada delapan tokoh parpol yang datang ke Istana Kepresidenan.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, politikus Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan politikus Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Agus Gumiwang.

Selain itu, ada politikus Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Wakil Bendaraha Umum PDI Perjuangan Julari Batubara, dan Ketua Umum Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Sejak Senin (21/10/2019) sampai hari ini, Jokowi secara bergantian memanggil nama-nama calon menteri.

Ada sejumlah nama dari kalangan profesional dan nama dari partai politik. Namun, sejauh ini belum ada nama dari Demokrat yang dipanggil Jokowi ke istana sebagai calon menteri.

Demokrat Angkat Bicara

Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meyakini, Presiden pasti mempunyai tujuan yang baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai pembantunya itu.

"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Partai Demokrat pun mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.

Hinca berharap, para menteri dapat mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024, sesuai dengan harapan rakyat.

"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujar dia.

Soal arah politik Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan, sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera menyampaikannya melalui pidato politik, dalam waktu dekat.

"Menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa," tutur dia.

Dalam pidato itu, lanjut Hinca, SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangannya terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Terkait keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," lanjut dia. 

Andi Arief Angkat Bicara

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat tipis.

Adi menilai, sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober lalu.

Namun, menurut dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni kemungkinan tidak ada restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY. 

"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Konflik di antara Megawati dan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004. Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden.

Sementara itu, SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY pun mundur sebagai menteri kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.

SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla lalu memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik. 

Suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh. Agar suara Demokrat naik, menurut dia, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah.

Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, itu akan membuat Demokrat kembali kuat sehingga memudahkan jalan bagi anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi capres pada tahun 2024.

"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.

Perihal hubungan tidak harmonis Megawati dan SBY juga dibongkar oleh Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Melalui akun twitternya @AndiArief__ bahkan membongkar bahwa Megawati tidak hanya dendam kepada SBY namun juga kepada anaknya AHY.

"Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati itu hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupany belum mampu," tulis Andi Arief, Sabtu (26/10/2019).

"Tentu saja @AgusYudhoyono tidak pernah merencanakan hidupnya sebagai anak @SBYudhoyono, itu takdir sejarah. Karena itu dendam Ibu Megawati hingga ke anak cucu SBY adalah dendam pada takdir," lanjut Andi Arief dalam cuitannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Ada Kader yang jadi Menteri Jokowi, Ini Pernyataan Demokrat..." dan "Soal Menteri, Ibas Sebut Partai Demokrat Hanya Bisa Menonton" dan "Partai Demokrat Dinilai Terganjal Restu Megawati soal Calon Menteri"