Penyidik Kejari Pelalawan Riau Hitung Kerugian Negara Dugaan Tipikor BBM Dinas PUPR 2015-2016

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Riau terus mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bahan Bakar Minyak (BBM)

Penyidik Kejari Pelalawan Riau Hitung Kerugian Negara Dugaan Tipikor BBM Dinas PUPR 2015-2016
TRIBUN PEKANBARU / JOHANES WOWOR TANJUNG
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Nophy Tennophero Suoth SH MH 
Penyidik Kejari Pelalawan Riau Hitung Kerugian Negara Dugaan Tipikor BBM Dinas PUPR 2015-2016
TRIBUNPELALAWAN.COM - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Riau terus mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bahan Bakar Minyak (BBM) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) tahun 2015 dan 2016.
Kejaksaan telah meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan setelah menjalani proses Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) dan penyelidikan.
Dalam penyidikan tim penyidik yang dibentuk akan menggali kerugian negara yang ditimbulkan atas pembelian BBM untuk seluruh alat berat dan dumptruk milik Dinas PUPR ini.
"Kerugian negara sedang dihitung dan kita minta bantuan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau," kata Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH, kepada tribunpelalawan.com, Minggu (27/10/2019).
Kajari Nophy menuturkan, kerugian negara dihitung oleh ahli dari BPKP sebagai dasar dalam menentukan terjadinya peristiwa pidana korupsi di tubuh Dinas PUPR. Total anggaran yang digunakan dalam pengadaan BBM itu yakni Rp 4 Miliar pada tahun 2015 dan Rp 4,7 M tahun 2016. 
Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Nophy Tennophero South SH MH pada tanggal 15 Oktober 2019 lalu.
Penyidikan perkara telah didahului dengan hasil penyelidikan oleh tim yang dibentuk kejaksaan. Penegak hukum mencium adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengadaan BBM yang dipakai oleh seluruh alat berat dan mobil dumptruk milik Dinas PUPR.
Kajari, Nophy menyebutkan tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 14 orang saksi yang terkiat dengan perkara rasuah ini. Selain itu jaksa juga telah melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang bersinggungan dengan bahan bakar tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pelalawan, Praden Kasep Simanjuntak SH menyebutkan anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian BBM alat berat dan dump truk total Rp 8,7 Miliar dengan rincian tahun 2015 senilai Rp 4 M dan tahun 2016 Rp 4,7 M.
Dalam pelaksanaannya, pejabat yang bersangkutan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran semuanya dengan menggunakan bukti pembelian BBM dari SPBU.
Dari hasil pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut ternyata tidak benar. Sebab pihak SPBU tidak pernah mengajukan permohonan pembayara maupun menerima pembayaran, seperti yang tercantum dalam bukti-bukti pembelian BBM tersebut.
"Artinya ada SPJ fiktif yang dilampirkan oleh oknum-oknum dalam pengelolaan anggaran BBM ini. Padahal anggaran terserap habis semuanya," tandas Praden Simanjuntak.
Hingga kini pihak kejaksaan masih terus mendalami perkara Tipikor BBM tersebut hingga mengungkap seluruh oknum pejabat atau pihak lain yang terlibat. Dalam waktu dekat, penyidik kejaksaan akan menetapkan tersangka dalam kasus rasuah ini. (Tribunpelalawan.com/Johannes Wowor Tanjung)
Penulis: johanes
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved