Berita Riau

LELANG JABATAN Kepala Badan dan Kepala Dinas di Riau, Posisi Jabatan Masih Plt dan Dua akan Pensiun

Enam jabatan Plt dan dua pejabat akan pensiun, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pelalawan Riau lelang delapan jabatan Eselon ll

LELANG JABATAN Kepala Badan dan Kepala Dinas di Riau, Posisi Jabatan Masih Plt dan Dua akan Pensiun
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
LELANG JABATAN Kepala Badan dan Kepala Dinas di Riau, Posisi Jabatan Masih Plt dan Dua akan Pensiun 

LELANG JABATAN Kepala Badan dan Kepala Dinas di Riau, Posisi Jabatan Masih Plt dan Dua akan Pensiun

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Enam jabatan Plt dan dua pejabat akan pensiun, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pelalawan Riau lelang delapan jabatan Eselon ll.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau mulai melelang delapan jabatan eselon II untuk diisi kembali oleh pejabat defenitif sejak Jumat (25/10/2019) pekan lalu.

Silahkan baca juga berita Riau hari ini >>>

BREAKING NEWS : Penangkapan Rokok Ilegal di Riau, Polres Pelalawan Amankan 37 Dus, Dibawa ke Sumut

 Seleksi CPNS 2019 untuk di Kabupaten Kuantan Singingi, BKPP Kuansing Jelaskan Soal Jadwal Pengumuman

 JALAN TOL Pekanbaru-Dumai Beroperasi 2020, Mobil Walikota Dumai Riau Nyaris Terjebak di dalam Lumpur

 Asik Main Judi Qiu-qiu di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci, Empat Warga Riau Diciduk Polisi di Warung

Proses lelang jabatan dibuka oleh Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) Pelalawan.

Lelang jabatan kepala dinas hingga kepala badan ini terbuka bagi seluruh pejabat pemda yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Ini terbuka untuk semua pejabat pemda. Silahkan ikut lelang dan assesment," kata Bupati Pelalawan, HM Harris, kepada tribunpelalawan.com, Selasa (29/10/2019).

Bupati Harris menyatakan meski hanya delapan jabatan yang dilelang, tapi seluruh pejabat tekait diminta mengikuti assement. Pasalnya tidak menutup kemungkinan jabatan eselon ll lainnya disamping delapan jabatan yang dilelang akan dimutasi.

Harris akan melihat kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi untuk melakukan rolling jabatan.

"Pejabat yang kinerjanya buruk, berjalan sendiri-sendiri, kebijakan diambil sendiri akan diganti. Jadi semuanya tak menutup kemungkinan," tukas Harris.

Halaman
1234
Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved